MONITOR, Jakarta – Terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa di Deli Serdang, cukup mencengangkan publik.
Upaya pengambilalihan secara paksa kepemimpinan partai ini dilakukan oleh Moeldoko cs, yang notabene bukan merupakan kader partai. Sebab, Moeldoko merupakan pihak eksternal partai.
Menyoroti polemik kudeta ini, politikus PKS Mardani Ali Sera menilai upaya yang dilakukan Moeldoko Cs benar-benar menjadi praktik buruk bagi demokrasi Indonesia.
Dengan mudahnya, kata Mardani, mantan Panglima TNI itu berhasil mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketum Demokrat yang sah.
“Ini praktik buruk bagi demokrasi, karena membangun partai politik itu pekerjaan super berat tapi dengan mudahnya berpindah kepengurusan, jadi ada dua kepengurusan,” kata Mardani Ali Sera, dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).
Bahkan dikatakannya, tindakan Moeldoko Cs sudah menyalahi aturan partai politik, dimana mereka tidak mengindahkan serta melanggar aturan hukum yang sudah ada.
“Bentuk pelecehan hukum karena UU Partai Politik sudah mengatur sedemikian rupa,” tandasnya.
MONITOR, Pemalang - Koordinator Nasional Pergerakan Jiwa Nusantara (KORNAS PJN) menggelar acara doa bersama dan…
MONITOR, Jakarta - Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) merespons soal isu pelarangan…
MONITOR, Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia (HAD) Tahun 2024, Kementerian Pekerjaan Umum…
MONITOR, Jakarta - Stasiun Bakamla Sambas melalui unsurnya yakni Catamaran 505 bersama Satuan Kepolisian Air…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima kunjungan Direktur Utama Pos Indonesia Faizal…