MONITOR, Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Maluku Utara (Malut) meminta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melakukan tindakan tegas dengan memecat kader yang ikut dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Sumatera Utara (Sumut) beberapa waktu lalu.
“Kami telah mengusulkan ke AHY untuk mengambil langkah tegas terhadap oknum kader Partai Demokrat yang terbukti ikut KLB di Sumut,” ungkap Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Malut, Rusdi Yusuf, kepada wartawan di Ternate, Minggu (7/3/2021).
Menurut Rusdi, KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumut, dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum itu ilegal dan inkonstitusional. Rusdi mengakui, ada sejumlah kader di DPD Demokrat Malut yang juga ikut-ikutan mendukung KLB tersebut.
Sehingga, Rusdi pun meminta Ketua Umum Partai Demokrat yang sah yaitu AHY untuk melakukan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang ikut dalam KLB tersebut.
Rusdi menyebutkan sejumlah kader PD Malut yang diduga mengikuti KLB di Deli Serdang yakni Sekretaris DPD Malut Fahri Sangaji, pengurus DPD Demokrat Malut Akbar Basra dan Ketua DPC Halmahera Tengah Masri Hidayat dan Ketua DPC Halmahera Utara Julius Dagilaha.
“Kami menilai, KLB yang dilakukan oleh sekelompok orang di Sumut dan diikuti sejumlah kader Partai Demokrat di Malut itu sangat bertentangan dengan AD/ART partai, karena sesuai ketentuan di partai, dalam AD/ART posisi DPP sebagai penyelenggara dan KLB dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai,” ujarnya.
Sehingga, Rusdi menegaskan, tindakan KLB di Sumut itu secara prosedural bertentangan dengan peraturan partai. Oleh karena itu, Rusdi pun meminta Kemenkumham tidak mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas hasil KLB tersebut.
