PDIP Harap Krisis Demokrasi di Myanmar Dapat Diakhiri

“Stop kekerasan, dan kedepankan supremasi sipil”

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, saat membuka acara rapat koordinasi khusus bidang kehormatan partai yang dilaksanakan secara virtual, Jakarta, Jumat (25/9/2020). (Istimewa)

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menyayangkan buntut kudeta militer di Myanmar yang telah membawa korban jiwa di kalangan rakyat.

“Sampai hari ini setidaknya 54 orang korban jiwa dan 1.700 orang ditangkap. Rakyat Myanmar merindukan demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi pemerintahan negara. Atas dasar hal tersebut, stop kekerasan, dan kedepankan supremasi sipil, dimana pemegang kekuasaan negara seharusnya lahir melalui proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Hasto menyampaikan, jalan demokrasi dipilih karena kemampuannya menyelesaikan konflik melalui dialog-musyawarah.

“PDI Perjuangan berharap agar krisis demokrasi di Myanmar dapat diakhiri dengan menghormati pemerintahan yang sebelumnya sudah terbentuk melalui Pemilu, untuk menjalankan mandat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dalam politik, Hasto mengatakan, kebenaran politik harus menjadi dasar berdasarkan rules of the game yang harus dihormati bersama. Menurut Hasto, PDIP sendiri memiliki pengalaman bagaimana Pemilu 2004 dan 2009 diwarnai oleh berbagai kecurangan.

“Puncaknya pada 2009 kecurangan sangat masif, dari manipulasi DPT, penggunaan oknum penyelenggara pemilu, penggunaan Bansos dengan jumlah yang sangat fantastis dan lain-lain, sehingga ada suatu partai yang perolehan suaranya bisa naik 300 persen di tengah kontestasi yang sangat ketat. Akhirnya kebenaran dalam politik ditegakkan, karena jalan demokrasi, jalan keyakinan bersama rakyat, sehingga PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut,” katanya.

Hasto menyampaikan, Myanmar pada 1955 telah menjadi mitra penting Indonesia di dalam mengadakan Konferensi Asia Afrika. Pemerintah, terlebih PDIP, menurut Hasto, tidak akan campur tangan urusan dalam negeri negara lain sebagaimana menjadi spirit Dasa Sila Bandung.

“Namun sebagai komitmen bersama bagi terciptanya stabilitas di kawasan, dan komitmen terhadap demokrasi dan HAM, serta mengingat rakyat telah menjadi korban, maka PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengambil prakarsa lebih, dengan memimpin berbagai upaya diplomasi melalui ASEAN guna menekan rejim militer di Myanwar agar tidak lagi melakukan tindak kekerasan dan menghormati hasil Pemilu. Berbagai persoalan terkait kecurangan pemilu sebagaimana dituduhkan harus diselesaikan melalui jalan hukum dan dialog,” ungkapnya.