MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo tampaknya tak menghiraukan polemik internal yang melanda partai Demokrat. Sejak awal, Istana menyatakan tak akan ikut campur mengenai ‘dapur’ partai berlambang bintang mercy itu.
Namun terseretnya nama Kepala KSP Moeldoko dalam kisruh internal Demokrat membuat beberapa kader bereaksi. Adalah Andi Arief, Kepala Bappilu DPP Demokrat inu meminta ketegasan dari Menko Polhukam Mahfud MD.
Menurut Andi, sikap Moeldoko ikut campur dalam permasalahan internal Demokrat sudah melanggar hukum. Apalagi, kata Andi, Moeldoko termasuk pihak yang mendalangi upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
“Pak Prof Mahfud MD yang saya hormati, meski ada keterlibatan KSP Moeldoko dalam kudeta Demokrat besok, saya harap Pak Prof larang perbuatan melanggar hukum Pak Moeldoko,” pinta Andi Arief kepada Menko Polhukam, Kamis (4/3/2021).
Ia berkeyakinan tindakan Moeldoko sudah melanggar aturan UUD dan AD ART partai politik.
“Dasarnya langgar UUD, UU kepartaian dan AD ART partai yang disahkan negara. Karena Pak Jokowi sudah gak mau dengar lagi,” imbuhnya.
