MONITOR, Banten – Bendahara sekaligus Pendekar Pagar Nusa Banten, Husni Mubarok, mengungkapkan bahwa pihaknya siap mengawal Kepala Kanwil Kemenag Banten Nanang Faturahman.
Hal itu disampaikan Husni saat menanggapi penolakan atas dipilihnya Nanang Faturahman sebagai Kepala Kanwil Kemenag Banten dari Presidium Lembaga Pemangku Adat (LPA) Kesulthanan Banten, Udin Saparudin.
Husni menyampaikan, jika ingin bicara mengenai Banten hari ini, maka harus diingat soal sejarahnya, yaitu kemajuan Banten hari ini tidak terlepas dengan persoalan akulturasi baik budaya ataupun pengetahuan.
“Sejarah jaman feodal dulu kan, Syarif Hidayatullah itu sebagai Raja Demak Cirebon ekspansi ke Banten lalu kemudian punya anak Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Hasanuddin itulah cikal bakal pemerintahan yang ada di Banten,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (4/3/2021).
Menurut Husni, ketika berbicara Banten, maka berbicara kemajuan daerah selesai pada persoalan konsensus nasional ketika zaman pascafeodal itu, jadi tidak ada lagi sekat-sekat primordialisme, masalah asal usul, yang penting adalah Warga Negara Indonesia.
“Apalagi ini terkait soal ikatan dinas. Jadi sudah final lah,” ujarnya.
Malah, Husni mengatakan, hal-hal atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan daerah itu lalu kemudian membatasi pemikiran, membatasi ruang ekspresi anak bangsa dan justru cenderung mengkerdilkan daerah itu sendiri.
“Sangat disayangkan kalau kemudian hal yang menyatakan soal primordialisme ini adalah yang mengatasnamakan Presidium Pemangku Adat Banten. Semestinya dia tahu sejarah bahwa dulu Banten ini berjaya karena persoalan akulturasi. Yaitu cirinya bahwa Raja Banten pertama itu keturunan Cirebon. Ketua Kanwil sekarang kan orang Cirebon, keluarga besar NU,” katanya.
“Dengan demikian, kami warga Nahdliyin dan pengurus Pagar Nusa Banten mengawal segala hal terkait kepentingan bangsa, terlebih beliau (Nanang Faturahman) ini keluarga besar NU,” ungkap Husni menambahkan.
Seperti diketahui, pelantikan Kepala Kanwil Kemenag Banten Nanang Faturahman yang digelar di Kantor Kemenag RI, Jakarta, Selasa (02/03/2021), ternyata mendapat tanggapan kurang baik dari LPA Kesulthanan Banten.
Pasalnya, menurut LPA Kesulthanan Banten, pejabat baru yang ditugaskan di Banten itu dinilai tidak memerhatikan kemampuan SDM Banten, sehingga memarjinalkan kemampuan putera daerah Banten.
Presidium LPA Kesuthanan Banten, Udin Saparudin, memaklumi bahwa penunjukan Kepala Kanwil Kemenag Banten tentunya menjadi kewenangan Kemenag RI. Namun demikian, menurut Udin, Kemenag RI semestinya memerhatikan aspirasi warga Banten, yang menginginkan putera daerahnya maju.
“Saya nilai, pergantian kepemimpinan di Kanwil Kemenag Banten menjadi penanda masih adanya upaya pengerdilan kemampuan putera Banten untuk maju dalam karier. Kalau begini caranya, ini sama saja tidak memberikan kesempatan kepada putera daerah untuk maju,” ujarnya.
