HUKUM

Sengketa Pilkada Samosir Janggal, Pakar Ingatkan MK Soal Ambang Batas Gugatan

MONITOR, Jakarta – Direktur HICON Law & Policy Strategic, Hifdzil Alim, mengingatkan urgensi ambang batas maksimal selisih suara sebagai syarat mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Hifdzil, banyak pihak yang mengabaikan acuan pasal 158 ayat 1 dan 2 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada saat mengajukan gugatan perselisisihan hasil pemilu ke MK. Bahkan tak jarang yang menganggap bahwa pasal tersebut sudah dihapuskan.

“Artinya, Pasal 158 tetap urgent didalilkan,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Hifdzil menjelaskan, di dalam Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada, untuk Pemilihan Gubernur menyebutkan provinsi dengan jumlah penduduk sampai dua juta jiwa, perbedaan suara hasil pemilu dua persen dari suara sah. Provinsi dengan jumlah penduduk dua juta sampai enam juta selisih suara 1,5 persen dari suara sah, provinsi dengan jumlah penduduk enam juta hingga 12 juta selisih suara satu persen dari suara sah dan penduduk dengan jumlah di atas 12 juta selisih suara dari total suara sah sebesar 0,5 persen.

Sedangkan dalam ayat 2, lanjut Hifdzil, kabupaten/kota dengan penduduk hingga 250 ribu jiwa, syarat selisih suara dua persen dari jumlah suara sah, kabupaten/kota dengan jumlah 250 ribu sampai 500 ribu selisih suara 1,5 persen dari total suara sah, kabupaten/kota dengan jumlah 50 ribu sampai satu juta penduduk selisih satu persen dari total suara sah dan penduduk di atas satu juta harus memiliki selisih suara 0,5 persen dari total suara sah.

“Kini, langkah MK menerima sejumlah kasus sengketa PHP kepala daerah kendati tidak memenuhi beberapa persyaratan menimbulkan tanda tanya besar,” ujarnya.

Hifdzil mencontohkan, salah satu kasus yang diteruskan MK meski tidak memenuhi acuan pasal 158 ayat 1 dan 2 UU Pilkada adalah gugatan Pilkada Kabupaten Samosir dengan nomor perkara 100/PHP.BUP-XIX/2021. 

“Secara syarat formil, kasus di Kabupaten Samosir melebihi ambang batas dua persen,” katanya.

Seperti diketahui, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Vandiko Timotius-Martua Sitanggang selaku termohon mendapatkan 41.806 suara atau 53,16 persen suara, sementara paslon nomor urut 3 Rapidin Simbolon-Juang Sinaga selaku pemohon mendapat 30.238 suara atau 38,45 persen suara.

Dengan selisih suara 14,71 persen, Hifdzil menilai, pihak termohon bisa meminta MK menolak gugatan yang diajukan pemohon.

“Pasal 158 UU 10/2016 penting untuk dijadikan argumentasi hukum dalam meminta MK menolak segala permohonan sengketa Pilkada,” ungkapnya.

Recent Posts

Banyak Kasus Keracunan MBG, Puan: Harus Evaluasi Total

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi munculnya kasus keracunan yang diduga berasal…

2 jam yang lalu

Prabowo Akan Pidato di PBB, Puan Harap Bawa Suasana Segar bagi Rakyat Indonesia

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan harapannya menjelang pidato Presiden Republik Indonesia,…

2 jam yang lalu

Menag Sebut Pesantren Jadikan Indonesia Kiblat Peradaban Islam

MONITOR, Jombang - Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, membuka secara resmi rangkaian Ithlaq Hari…

4 jam yang lalu

Kementan dan Pemkab Bogor Kompak Bangkitkan Ekonomi Lewat Peternakan

MONITOR, Cibinong – Kementerian Pertanian bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor menggelar puncak peringatan…

4 jam yang lalu

Diterima Puan di Gedung DPR Saat Demo, Serikat Kerja Dorong Reformasi Polri

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia…

4 jam yang lalu

Wamenag Harap Ditjen Pesantren Jadi Kado Hari Santri Tahun Ini

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyampaikan harapan akan segera dibentuknya Direktorat…

5 jam yang lalu