Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah
MONITOR, Jakarta – Politikus senior Fahri Hamzah mengusulkan ada tiga macam skenario alternatif untuk mengakhiri ketidakpastian hukum di Indonesia.
Pertama, Fahri mendorong revisi terhadap undang-undang yang bermasalah seperti UU ITE. Menurutnya, pasal-pasal karet harus segera direvisi meskipun tracknya membutuhkan waktu yang lumayan lama.
Skenario kedua, lanjut Fahri, yakni Presiden mengeluarkan PERPU UU ITE sehingga secara otomatis pasal bermasalah dihilangkan. Selain itu, maka secara otomatis berlaku UU Baru agar segera ada kepastian hukum bagi rakyat umumnya dan penegak hukum khususnya.
“Karena itu saya lebih setuju dengan skenario kedua, yaitu skenario yang lebih cepat dan kilat. Langkah darurat ini penting,” kata Fahri Hamzah, dalam keterangannya, Rabu (24/2/2021).
Lanjut skenario ketiga, Fahri mengusulkan agar pemerintah dan DPR menuntaskan pembahasan dan pengesahan rancangan UU KUHP, Kitab UU Hukum Pidana, karya anak bangsa. Tujuannya, agar bangsa Indonesia memiliki satu kesatuan hukum sebagai criminal constitution atau criminal code, satu untuk seterusnya dan selamanya.
MONITOR, Jakarta - Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah yang berlangsung pada 4–6 September 2025 di Kota…
MONITOR, Jakarta - Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Nyayu Khodijah, menegaskan bahwa…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam untuk meneladani kepribadian Nabi Muhammad…
MONITOR, Jakarta - Langkah DPR RI berbenah diri di bawah kepemimpinan Ketua DPR Puan Maharani…
MONITOR, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji mengatakan penetapan Eks Mendikbudristek…
MONITOR, Jakarta - Politisi senior PPP Jakarta yang juga eks Anggota DPRD DKI Jakarta dua…