CPI Jeblok, Mardani: Indonesia Darurat Korupsi!

“Laporan TII 2020 menjadi pukulan telak buat pemerintah“

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera (dok: Rangga Monitor)

MONITOR, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengaku prihatin Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 2020 jeblok berdasarkan rilis dari Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) 2020.

Seperti diketahui, CPI atau Persepsi Korupsi Indonesia turun dari skor 40 dalam skala 0-100, kini ada di posisi 37 pada 2020 lalu.

“Laporan TII 2020 menjadi pukulan telak buat pemerintah. Hasil ini merupakan retrogasi (kemunduran) penanganan korupsi di Indonesia. Bisa dikatakan Indonesia darurat korupsi!,” ungkap Mardani dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Mardani menilai, jebloknya CPI Indonesia 2020 itu juga bersamaan dengan turunnya Skor Indeks Demokrasi Global (IDG) 2020 yang dilansir Economist Intelligence Unite (EIU).

“Nilai IDG Indonesia menyentuh angka 5,27 dari 5,44. Indonesia berada di peringkat ke 64, padahal tahun 2019, skor Indonesia 6,48,” ujarnya.

Dengan demikian, Mardani mengatakan, indeks demokrasi Indonesia merupakan terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. “Sangat memperihatinkan. Sudah lampu kuning karena CPI dan IDG tahun 2020 kita jeblok,” katanya.

Anggota Komisi II DPR itu mengusulkan perlu ada good will dari Presiden Jokowi untuk perbaikan sistem politik dan sistem birokrasi di Indonesia, memerangi korupsi di Indonesia dan mengajak masyarakat untuk melakukan kontrol sosial melalui media sosial sebagai pilar kelima.

Mardani juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera berbenah dan memperbaiki CPI dan IDG Indonesia. “Presiden harus mendorong institusi penegak hukum membenahi internalnya, sehingga fungsi pengawasan lebih optimal,” ungkapnya.

Mardani sebenarnya mengaku prihatin, di tengah pandemi Covid-19 yang semakin parah di Indonesia, justru terjadi kemunduran demokrasi dan persepsi korupsi di Indonesia. “Saya khawatir jika ini tetap dibiarkan terjadi gejala neo otoritarianisme karena mengabaikan demokrasi,” ujarnya.