MONITOR, Jakarta – Hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta dikepung banjir. Akibatnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan mendapat kritikan tajam terkait pengelolaan banjir yang belum sempurna.
Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menyatakan, kalau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bertanggungjawab atas terjadinya banjir di wilayah Ibukota.
Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan menduga, banjir disebabkan oleh saluran air (drainase) yang tidak berfungsi dengan baik. Saluran air di Jakarta mampet dan tidak terawat. Sehingga saat hujan besar, air tidak bisa mengalir dengan baik akhirnya berdampak terjadinya banjir.
“Membersihkan dan merawat saluran air adalah tugas pemerintah provinsi. Dengan kondisi banjir seperti saat ini, Pemprov DKI Jakarta tidak bekerja dengan baik dalam hal merawat saluran air dan mengantisipasi bencana musiman ini,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (20/2).
Azas pun menyebut, Pemprov DKI tidak sigap memberikan peringatan dini kepada warga yang terdampak banjir. Banyak warga yang panik ketika air masuk ke dalam rumah. Warga pun banyak yang bingung hatrus melapor kemana.
“Disini saya melihat, Pemprov DKI beserta gubernir dan jajarannya sampai hari ini belum juga mempersiapkan sistem peringatan dini (early warning system) dan sistem bantuan darurat (emergency response system) untuk menolong warga. Kecerobohan ini bisa dipersoalkan dan digugat secara hukum oleh warga korban banjir,” tegasnya.
Lanjutnya, paska banjir biasanya tak sedikit warga stres dan sakit kerap. “Pertanyaan saya, apakah penderitaan warga yang menjadi korban banjir, dirasakan juga oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta,” pungkasnya.
