MONITOR, Jakarta – Keinginan Presiden Joko Widodo untuk merevisi UU ITE yang dinilai merugikan masyarakat justru bertolak belakang dengan menterinya. Sebelumnya Jokowi bersama Menko Polhukam Mahfud MD kompak menginisiasi revisi UU tersebut.
Akan tetapi, Menkominfo Johnny G Plate bersama Staf Ahli Kominfo Henri Subiakto justru menyebut tidak mendapati pasal yang bermasalah atau ‘pasal karet’ dalam UU ITE yang disahkan pada tahun 2008 itu.
Perbedaan pandangan antara Presiden dan menterinya pun disorot politikus PKS, Hidayat Nur Wahid. Ia menyebut sangat aneh jika pemerintah tidak kompak dalam rencana merevisi UU ITE.
“Kok bisa para Menteri merespons secara berbeda-beda keinginan Jokowi untuk merevisi UU ITE? Aneh,” kata Hidayat Nur Wahid, dalam keterangannya, Jumat (19//2/2021).
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS ini mengingatkan slogan Jokowi saat terpilih kembali di periodesasi kedua, dimana Jokowi menegaskan tidak ada visi menteri, melainkan visi presiden.
Hidayat mengingatkan jangan sampai Presiden Jokowi justru yang mengikuti kemauan menterinya yang berbeda pandangan terkait UU ITE ini.
“Bukankah yang ada adalah visi Presiden, bukan visi Menteri? bukankah mereka pembantu Presiden bukan penyanggahnya? Lebih aneh lagi kalau akhirnya Presiden malah mengikuti maunya pembantu-pembantunya!” pungkasnya.
