POLITIK

Dukung Wacana Pemerintah, Fahri Usul Cabut UU ITE

MONITOR, Jakarta – Langkah Menko Polhukam Mahfud MD untuk menginisiasi revisi UU ITE yang dinilai merugikan banyak orang, mendapat dukungan dari Fahri Hamzah.

Fahri mengusulkan agar sebaiknya pemerintah dan DPR segera mencabut UU ITE dan mengesahkan RUU KUHP yang baru.

“Alhamdulillah, usul saya, cabut aja UU ITE dan segera bahas pengesahan RUU KUHP baru yang sebenarnya pada DPR RI periode lalu sudah selesai pembicaraan tingkat pertama,” terang Fahri Hamzah, Rabu (17/2/2021).

Dengan dicabutnya UU ITE, eks Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini menyarankan agar diganti dengan UU kodifikasi perundang-undangan Indonesia sendiri.

“Ganti KUHP produk belanda dwngan UU yang merupakan kodifikasi hukum pidana karya sendiri,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi bersama Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menegaskan hendak merevisi UU ITE, terlebih didalamnya memuat sejumlah pasal multitafsir yang kerap dimanfaatkan publik untuk mempidanakan orang.

Recent Posts

Menteri UMKM Dorong Wirausaha Inklusif Perkuat Kemandirian Penyandang Disabilitas

MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak penyandang disabilitas…

43 detik yang lalu

Duduk Perkara Aliran Dana Rp100 Miliar ke Rekening PBNU

MONITOR, Jakarta — Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sumantri Suwarsono, memberikan klarifikasi resmi terkait…

58 menit yang lalu

DPR Usulkan Pemotongan TKD Dikembalikan ke Daerah Terdampak Bencana

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengusulkan agar pemotongan transfer ke…

2 jam yang lalu

Yayasan WINGS Peduli Distribusikan Bantuan untuk Warga Sumatra

MONITOR, Jakarta - Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November,…

3 jam yang lalu

Peduli Sumatera dan Palestina, BWI Gelar Waqf Run 2025.

MONITOR, Jakarta - Sebagai wujud kepedulian pada sesama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menggelar Wakaf Fun…

4 jam yang lalu

DPR Sebut RUU Penyesuaian Pidana Perkuat Regulasi Narkotika saat KUHP Baru Berlaku

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding berpandangan Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana…

5 jam yang lalu