NASIONAL

Wapres: Program Vaksinasi Harus Berhasil, Tak Boleh Gagal

MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, mengungkapkan bahwa program vaksinasi Covid-19 harus berhasil dan tidak boleh gagal.

Sebab, menurut Ma’ruf, vaksinasi tersebut sebagai upaya membentuk kekebalan kelompok dan untuk menciptakan perlindungan tidak langsung terhadap penyakit menular di Indonesia.

“Ini merupakan program vaksinasi terbesar dan paling menentukan yang pernah kita laksanakan. Program vaksinasi ini harus berhasil dan tidak boleh gagal,” ungkapnya dalam pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkup Polri TA 2020, Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Untuk dapat membentuk kekebalan kelompok tersebut, menurut Ma’ruf, pemerintah menargetkan sedikitnya 182 juta orang atau sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia disuntik vaksin Covid-19.

“Saya ingin mengulangi kembali bahwa tugas ini tidak boleh gagal dan harus berhasil serta tuntas karena vaksinasi merupakan cara paling efektif untuk menekan dan mencegah penularan virus Covid-19, selain penerapan protokol kesehatan secara ketat,” ujarnya.

Ma’ruf menyampaikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 bersifat wajib bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dan telah terdaftar di data Kementerian Kesehatan.

Ma’ruf mengatakan, Pemerintah juga mengatur pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksin atau menghalangi program vaksinasi Covid-19 nasional tersebut. Oleh karena itu, Ma’ruf berharap, Polri dapat mendukung pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi nasional itu.

“Dalam kaitan itulah, pada kesempatan yang baik ini, saya meminta Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian RI untuk mengawal dan memberikan dukungan penuh bagi keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19,” katanya.

Recent Posts

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

13 menit yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

1 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

1 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Pelatihan Vokasi Jadi Bekal Hadapi Dunia Kerja

MONITOR, Bantul — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pelatihan vokasi menjadi bekal penting bagi angkatan…

3 jam yang lalu

Kementerian UMKM Ajak ASN Perluas Pasar Produk Lokal

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengajak aparatur sipil negara (ASN)…

4 jam yang lalu

Kemenag Perkuat Kompetensi Penghulu Hadapi Layanan Nikah Lintas Negara

MONITOR, Malang - Kementerian Agama menyiapkan penghulu agar semakin adaptif menghadapi dinamika layanan nikah yang…

6 jam yang lalu