MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI, Hendrawan Supratikno, berharap kritik masyarakat kepada pemerintah disampaikan sesuai fakta dan objektif, agar dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan publik.
“Kritik yang objektif, jujur, didukung data, justru menjadi masukan vital bagi perbaikan kebijakan publik,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (13/2/2021).
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu tidak menganjurkan pengkritik memutarbalikkan fakta serta menyemburkan kebohongan dan kebencian.
Sebab, menurut Hendrawan, kebohongan yang bergerak lebih cepat itu berbahaya di tengah masyarakat yang majemuk dengan tingkat literasi yang beraneka.
Lebih lanjut, Hendrawan mengaku tak sepakat jika pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta publik mengkritik pemerintah saat kegiatan penyampaian laporan Ombudsman RI 2020, Senin (8/2/2021), lalu itu dianggap jebakan oleh sejumlah pihak.
Hendrawan mengatakan, selama masyarakat memberikan kritik secara objektif pada pemerintah, tidak pernah ada masalah yang membuntutinya. Sehingga, Hendrawan menyarankan agar pihak-pihak tertentu tidak berprasangka buruk terlebih dulu.
Hendrawan juga menyampaikan, kepolisian hanya akan menangkap orang yang memelintir fakta dan membangun opini menyesatkan untuk kepentingan suatu gerakan.
“Bahkan yang saya amati, gerakan itu mengarah kepada hal yang membahayakan eksistensi negara bangsa,” ujarnya.
Menurut Hendrawan, mengkritik atas dasar ideologi Pancasila tentu akan dihargai.
