MONITOR, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ‘memamerkan’ sejumlah prestasinya di hadapan Presiden Jokowi saat kegiatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) beberapa waktu lalu. Diantara keberhasilan yang dinyatakan Anies adalah menurunnya tingkat kemacetan Jakarta dan bebas banjir.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai pernyataan Mantan Menteri Pendidikan sebagai bentuk strategi politik klaim. Dia pun melihat, aksi klaim itu didukung para pendukung dan buzzer-nya di medis sosial.
“Biasa terjadi dalam politik. Saling klaim keberhasilan dalam memimpin. Kepala daerah lain juga bisa klaim yang sama. Tentu harus diuji kebenaran dan faktanya,” kata Fadhli di Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Menurut Fadhli, klaim keberhasilan itu memiliki tujuan yang tak lain adalah membentuk pencitraan yang tentu saja akan bermuara pada insentif elektoral. Mengingat, Anies juga kerap muncul di papan survei, sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh para pendukung dan buzzer-nya.
Di samping itu, politik klaim juga dimaksud untuk menafikan peran pemimpin sebelumnya atau bahkan menghilangkan memori masyarakat terkait legacy pemimpin sebelumnya.
“Apalagi hal itu disampaikan di hadapan mantan Gubernur DKI Jakarta, Pak Jokowi,” ujar Analis Politik asal UIN Jakarta ini.
Lebih lanjut Fadhli berpandangan, politik klaim menunjukkan gejala ketidakdewasaan dalam berpolitik. Pasalnya, pembangunan yang dilakukan atas dasar pencitraan dan penghargaan bukan atas dasar tanggungjawab dan pengabdian. Dan hal ini disebutnya berlaku untuk semua pemimpin di semua jabatan politik.
“Politik semacam ini tentu tak terlalu baik dalam hal mengedukasi masyarakat, menampilkan yang baik-baik saja. Sementara kegagalan ditutupi. Pemerataan pembangunan akan menjadi ancaman jika pemimpinnya lebih konsen kepada strategi semacam ini,” pungkasnya.