Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim untuk Pembangunan Kelautan dan Perikanan

MONITOR, Bogor – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan sangatlah penting bagi Indonesia untuk melakukan mitigasi dan adaptasi yang tepat terhadap Perubahan Iklim Global, jika pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan ingin terwujud.

“Sejak akhir Desember 2019 dunia telah diliputi oleh gangguan dan tantangan rumit yang dibawa oleh pandemi Covid-19. Namun, sementara krisis multidimensi ini melanda dunia, ada risiko jangka panjang yang lebih besar yakni perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati yang tidak boleh diabaikan,” katanya saat menjadi narasumber pada Serial Webinar “Membangun Perikanan yang Tangguh terhadap Perubahan Iklim” yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama IPB dan EDF Consultant, Selasa (9/2/2021).

Rokhmin menerangkan dari perspektif pembangunan berkelanjutan, masyarakat dunia saat ini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk mengintensifkan pembangunan ekonomi diantaranya dengan meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya alam untuk menyediakan lapangan kerja dan menyejahterakan seluruh rakyat dunia.

Di sisi lain, pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pemanasan global akibat keserakahan manusia, kegagalan pasar dan institusional dari paradigma pembangunan konvensional (kapitalisme) telah memaksa umat manusia untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam dan jasa lingkungan.

“Dilema global seperti itu sampai batas tertentu juga dihadapi Indonesia, khususnya dalam mengelola pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan,” terang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.

Mengutip data BPS dan Bank Dunia tahun 2020, Rokhmin Dahuri yang juga Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menyebut hingga saat ini, sekitar 15 – 35% nelayan, pembudidaya ikan, dan penduduk pesisir Indonesia tergolong miskin. Sementara itu, beberapa stok ikan telah ditangkap secara berlebihan di beberapa wilayah pesisir dan laut seperti Pantai Utara Jawa, Selat Malaka, dan Pantai Selatan Sulawesi.

“Selain itu, pencemaran, perusakan ekosistem pesisir (misalnya bakau, terumbu karang, dan muara), dan hilangnya keanekaragaman hayati, terutama di kawasan pesisir yang padat penduduk atau industri (misalnya Medan, Batam, Pesisir Utara Jawa, dan pesisir Kabupaten Mimika, Papua), sudah berada pada level yang mengkhawatirkan,” katanya.

Sektor kelautan dan perikanan, tandas Rokhmin telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan Indonesia dimana sejak 2009 hingga saat ini Indonesia telah menjadi penghasil ikan dan hasil perikanan terbesar kedua dunia (FAO, 2010; FAO, 2020).

“Indonesia memiliki potensi produksi perikanan tangkap dan budidaya terbesar, sekitar 115 juta metrik ton per tahun dan total produksi (pemanfaatan) hanya 22 juta metrik ton (20%) pada tahun 2019. Seiring dengan permintaan ikan, produk ikan, dan jasa lingkungan ekosistem laut yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka peran sektor kelautan dan perikanan juga semakin penting dan strategis,” jelas Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan tersebut.

Adapun langkah mitigasi yang harus dilakukan antara lain; perikanan tangkap (fishing activities): dari kapal penangkap ikan berbahan bakar fosil hingga kapal penangkap ikan bertenaga surya. Perikanan budidaya (akuakultur); pertama, dari bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan (hijau) (misalnya matahari, angin, dan biofuel) untuk pengoperasian roda kayuh dan kebutuhan listrik lainnya di tambak udang atau ikan, dan kedua, mengembangkan budidaya alga dan nabati yang dapat menyerap CO2 (penyerap karbon).

“Contoh 100 ha tambak udang intensif di Buleleng, Pulau Bali Utara membutuhkan energi listrik 1,5 Mega Watt,” tandasnya.

Kemudian mewujudkan pelabuhan perikanan dan industri pengolahan ikan yang ramah lingkungan yakni nol emisi (menggunakan energi terbarukan), nol limbah, bersih, sehat, indah, dan efisien.

Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting menurut Rokhmin adalah pengelolaan ekosistem dengan melakukan berbagai hal antara lain pertama, melindungi bakau, terumbu karang, padang lamun, muara, dan ekosistem pesisir dan laut lainnya dari konversi menjadi ekosistem buatan manusia atau penggunaan lahan (misalnya kawasan industri, pemukiman atau perumahan, tambak udang, dan daerah perkotaan), polusi, dan degradasi lingkungan lainnya.

Kedua, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang rusak seperti penanaman kembali mangrove, transplantasi karang, dan pembangunan terumbu buatan; dan ketiga, menanam bakau dan vegetasi pantai lainnya.