MONITOR, Depok – Rencana pendirian Kampung Turki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dinilai dapat mengenalkan masyarakat setempat terhadap budaya ‘negara kebab’ itu, terus menuai polemik. Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah, misalnya.
Hamzah menjelaskan, semestinya Pemkot Depok mengoptimalkan penanganan penyebaran Covid-19, dibanding wacana pendirian Kampung Turki.
Sebab, menurut Hamzah, tren kasus konfirmasi atau positif di Depok masih terus meningkat, bahkan penambahannya rata-rata di atas 200 kasus per hari.
“Gak usah berpikir untuk bikin Kampung Turki, benahi dulu Kampung Siaga (Covid-19) agar disetiap Kampung Siaga tren positifnya menurun,” kata Hamzah kepada MONITOR, Kamis (04/02).
“Kampung Siaga kita kan masih berantakan, cuman anggaran mulu, tetapi penyebaran Covid di Depok masih tinggi. Jadi, gak usah dulu untuk berpikir Kampung Turki, pikir tuh Kampung Siaga,” sambung Hamzah yang juga sebagai Ketua Satgas Lawan Covid-19 Kota Depok.
Namun demikian Hamzah mengatakan, dirinya tidak keberatan rencana Pemkot Depok untuk bekerja sama dengan pemerintah maupun lembaga negara Turki.
“Bukan tidak setuju bekerjasama dengan Turki, kita lihat dulu urgensinya seperti apa?. Mending dioptimalkan Kampung Siaga-nya. Sehingga zona orange Depok berubah menjadi zona hijau, itu baru prestasi,” ujarnya.
“Kan sayang, anggaran dipakai ratusan miliar, tetapi positif Covid semakin hari semakin bertambah,” tegasnya.
Seperti diketahui, Wakil Wali Kota Depok terpilih, Imam Budi Hartono menawarkan pendirian Kampung Turki di Depok kepada Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal.
Penawaran itu disampaikan Imam dalam sebuah acara pertemuan secara virtual, belum lama ini.
 Depok yang dinilai dapat mengenalkan masyarakat setempat terhadap budaya 'negara kebab' itu, terus menuai polemik. Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah, misalnya.){kind=link}