MONITOR, Jakarta – Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjelaskan bagaimana terjadinya upaya pengambilalihan secara paksa atau kudeta kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.
“Kita coba merunut dulu dari al-ikhwalnya ya, bahwa dari sebulan yang lalu kami sudah memantau ada pergerakan yang tentu kami menganggap kalau pergerakan internal kan biasa, dan pada setiap pengurusan dinamika internal itu biasa dan kami bisa selesaikan. Tentu dengan berbagai titik tengah yang bisa diselesaikan dengan seluruh kader yang ada,” ungkapnya kepada media, Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Lebih lanjut, Herman memaparkan adanya pertemuan di Januari 2021 lalu. Kemudian di akhir Januari 2021, menurut Herman, informasi ini bertubi-tubi masuk ke DPP dan bahkan selain dinamika yang tentu dari internal ternyata ada pihak eksternal yang tentu menjadi keseriusan pengurus DPP.
“Akhirnya ketua umum kemudian mengkonsolidasikan seluruh kader baik di tingkat pusat, di tingkat DPD, maupun DPC dan alhamdulillah 100 persen kader di seluruh tingkatan baik di DPP, DPD, maupun DPC solid dan menyatakan kesetiaan kebulatan tekad untuk tetap bersama dengan kepemimpinan Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Herman mengatakan, sejumlah kader dan pengurus menceritakan kemunculan gerakan yang ditunggangi untuk mengambil alih partainya.
“Yang kedua tentu mereka mengadukan, memberikan kesaksian yang kemudian dituangkan dalam berita acara, baik dari pengurus DPP, karena ada pengurus DPP juga yang tentu diundang untuk diajak melakukan tindakan pengambilan paksa terhadap kepemimpinan Partai Demokrat,” katanya.
“Kemudian juga ada pengaduan dari beberapa DPD dan pengaduan dan kemudian menjadi kesaksian para Ketua DPC yang tentu ini menjadi bukti-bukti yang kuat bagi kami Dewan Pimpinan Pusat untuk mengambil kesimpulan. Bahwa ini ada gerakan-gerakan yang ditunggangi oleh pihak eksternal untuk mengambil alih secara paksa,” ungkapnya.
