PEMERINTAHAN

Rampung Akselerasi, RPP BUMDes akan Disahkan 31 Januari Mendatang

MONITOR, AMBON – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan disahkan pada tanggal 31 Januari 2020 mendatang.

Menurutnya, peraturan pemerintah tersebut, akan membuka peluang besar bagi BUMDes dalam mengembangkan unit-unit usahanya.

“Hari ini proses akhir dari harmonisasi RPP tentang BUMDes di Jakarta. Yang insyaallah tanggal 31 Januari akan disahkan menjadi PP,” ujarnya saat meninjau BUMDes Hatukau di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Jumat (29/1).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, pengesahan RPP BUMDes merupakan hasil dari 7 tahun perjuangan sejak disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut kemudian disusul dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadikan BUMDes diakui sebagai badan hukum.

“Ketika BUMDes sebagai badan hukum, banyak hal yang bisa dilakukan BUMDes. Karena BUMDes setara dengan yayasan, perseroan terbatas, perkumpulan, dan berbagai macam kelembagaan yang diakui sebagai badan hukum,” terangnya.

Gus Menteri berharap, berkembangnya BUMDes akan berdampak pada kemandirian desa-desa di Indonesia secara ekonomi. Sebab, keuntungan usaha BUMDes tak hanya untuk memberikan sumbangsih pada Pendapatan Asli Desa (PADes), namun juga untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat desa setempat.

“Kalau 75 persen saja desa-desa di Indonesia punya BUMDes dan bisa memberikan kontribusi signifikan kepada masyarakat, itu artinya 75 persen kesejahteraan masyarakat karena BUMDes,” ujarnya.

Menurutnya, BUMDes merupakan salah satu program yang mendapat penekanan untuk dilakukan revitalisasi dalam skala nasional. Tak hanya mempermudah regulasi, BUMDes juga mendapatkan perhatian lebih baik dari sisi permodalan dan jaringan.

“Saya bangga dan bahagia bisa hadir di tengah berbagai ikhtiar BUMDes yang hari ini semakin bangkit. Karena memang kita lakukan upaya terus menerus revitalisasi baik dari sisi kebijakan dan supporting dari berbagai hal,” ujarnya.

Recent Posts

IPW Apresiasi Polda Jabar Tangkap Tersangka Penyiksaan dan Penyekapan YTR, Desak Pelaku Dijerat Pasal Berlapis

MONITOR, Jakarta – Indonesian Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah cepat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)…

2 jam yang lalu

Jangan Korbankan Cadangan Strategis Demi Smelter, Pemerintah Diminta Konsisten Batasi Produksi Nikel

MONITOR, Jakarta - Transisi Bersih meminta Pemerintah Indonesia tidak menambah kuota produksi nikel pada tahun…

5 jam yang lalu

Sambut Kepulangan PPIH Daker Makkah, Menhaj Apresiasi Dedikasi Petugas dan Tegaskan Penguatan Kualitas Layanan

MONITOR, Tangerang - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyambut kepulangan kelompok pertama Petugas…

8 jam yang lalu

Waka DPR Cucun Minta Pelaku Penyekapan Perempuan Dihukum Berat, Dorong Polri Tingkatkan Keamanan Warga

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta agar pelaku kasus penyekapan…

8 jam yang lalu

Pemadaman Listrik Bergilir Masih Pelik, Legislator Minta Pejabat yang Bertanggung Jawab Mundur!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam kembali meminta PT PLN (Persero)…

8 jam yang lalu

DPR Minta Agar Ketersediaan Solar dan Pupuk Subsidi Jadi Prioritas Program Pemerintah Tahun 2027

MONITOR, Jakarta - Berbagai kementerian/lembaga meminta tambahan anggaran untuk program Pemerintah di tahun 2027. Di…

8 jam yang lalu