Sabtu, 20 April, 2024

PDIP Akan Ikut Gelar Perayaan Harlah NU ke-95

“Peringatan Harlah NU ke-95 ini adalah juga wujud solidaritas dari PDI Perjuangan”

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hamka Haq, menyatakan bahwa pihaknya akan ikut menggelar perayaan khusus memperingati Hari Lahir (Harlah) Nahdatul Ulama (NU) ke-95 pada 31 Januari 2021. 

Perayaan itu sebagai wujud solidaritas sebagai sesama Wong Cilik sekaligus peringatan atas indahnya kebersamaan kaum nasionalis dan Islam selama ini.

Hamka yang juga Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu mengatakan, perayaan itu akan dilakukan secara virtual. Acaranya akan mengambil tema ‘Rumah Nusantara’. Sebab PDIP memandang NU betul-betul telah menjadi rumah yang melindungi dan menaungi keragaman negeri ini. 

Hamka mengungkapkan, PDIP dan NU mempunyai visi yang sama perihal membela Wong Cilik, warga yang terpinggirkan. Mayoritas anggotanya adalah dari kalangan Wong Cilik, yang oleh Presiden RI Pertama Soekarno atau Bung Karno disebut kaum Marhaen.

- Advertisement -

Menurut Hamka, Bung Karno dalam Muktamar NU menyampaikan bahwa persamaan antara NU dan kaum nasionalis karena kedua kelompok ini sama-sama cinta Tanah Air dan punya komitmen terhadap keadilan sosial. 

“Spirit inilah yang akan terus dinyalakan agar negeri ini semakin solid dan jaya pada masa kini dan masa-masa mendatang. Maka peringatan Harlah NU ke-95 ini adalah juga wujud solidaritas dari PDI Perjuangan untuk NU sebagai sesama Wong Cilik,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (30/1/2021).

Selain itu, Hamka mengatakan bahwa perayaan itu juga adalah untuk merayakan indahnya kebersamaan kaum nasionalis yang direpresentasikan oleh PDIP dan Islam oleh NU. Selama ini, NU dan PDIP memiliki banyak persamaan atu kesejalanan, baik dari sisi historis maupun dari sisi ideologi. Keduanya akan selalu berjalan beriringan.

Hamka menjelaskan, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945, pada muktamar 1936 di Banjarmasin, NU memutuskan bahwa wilayah Nusantara Indonesia adalah Darul Islam secara kultural, bukan secara politik. Maksudnya, bahwa secara kultural, semua umat Islam harus diperlakukan sebagai Muslim tanpa melihat kualitas iman dan ibadahnya. Mereka akan dinikahkan, dilayani beribadah dan diurus jenazahnya secara Islam. Bahkan jenazah yang tidak diketahui jelas agamanya, juga akan diurus secara Islam.

Dalam perkembangannya, seiring dengan perjuangan kaum Nasionalis, yang tergabung dalam PNI dan gerakan nasionalis lainnya, maka NU pun menerima gagasan Republik Indonesia.  

“Dengan demikian, NU sejak dahulu menjadi ormas keagamaan yang Nasionalis yang turut memelopori lahirnya NKRI,” kata Hamka.

Jika NU merupakan ormas religius nasionalis, maka di sisi lain, PDIP merepresentasikan diri sebagai penerus ideologi Nasionalis yang digagas oleh Soekarno.  

“Tak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa Bung Karno sebagai pentolan Nasionalis itu adalah juga sebagai pribadi yang amat religius, seorang Muslim taat, moderat dan toleran. Dengan demikian PDI Perjuangan sebagai penerus cita-cita kenegaraan Bung Karno adalah partai nasionalis-religius, yang sangat beririsan dengan jati diri NU yang religius-nasionalis itu,” ujarnya.

Fakta historis kepeloporan NU dalam sejaran Republik Indonesia, adalah ketika Hadhratus Syaikh Hasyim Asy`ari memfatwakan Resolusi Jihad Nasional 22 Oktober 1945 atas permintaan Bung Karno. Ini dilakukan untuk menghadapi agresi sekutu pimpinan Inggris yang segera waktu itu mendarat di Surabaya.  

Resolusi Jihad tersebut menjadi landasan perlawanan heroik rakyat Surabaya mengadapi Sekutu, mencapai puncaknya pada 10 November 1945. Lahirnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 merupakan fakta bersejarah bagi perjuangan kaum santri melawan penjajah, yang kini diabadikan sebagai Hari Santri Nasional (HSN). Penetapan HSN tersebut adalah berkat kerja sama yang jitu antara NU dan PDIP, yang kemudian ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Hasil kerja sama lain yang begitu monumental ialah penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

“Berjuang keras bersama, dalam sejumlah seminar dan rapat-rapat akbar jamaah NU, dan setelah berhasil mematahkan penolakan dari pihak-pihak tertentu, akhirnya berhasillah ditetapkan secara resmi tanggal 1 Juni itu sebagai Hari lahir Pancasila,” ungkapnya.

Dalam sejarahnya, NU juga pernah mengangkat Bung Karno sebagai Waliyul Amri Ad-Dhaririy bi As-Syaukah. Gelar ini yang mengukuhkan posisi Bung Karno sebagai Presiden yang wajib ditaati oleh umat Islam. 

Sementara itu, Bung Karno sendiri, selama memangku jabatan presiden, lebih banyak mempercayakan Kementerian Agama dipimpin oleh Ulama Nahdhiyin. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bung Karno selalu mementingkan pelayanan masyarakat berbasis keumatan menurut khittah kaum Nahdhiyin.

“Untuk mengenang indahnya kebersamaan itu jugalah, PDI Perjuangan melalui ormas Bamusi akan menggelar perayaan Harlah NU ke-95 ini,” kata Hamka.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

TERPOPULER