MONITOR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian tanah oleh tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang uangnya diduga berasal dari suap perizinan ekspor benih lobster atau benur.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa Tim KPK pada Kamis (28/1/2021) telah memeriksa seorang pensiunan bernama Makmun Saleh sebagai saksi untuk tersangka Edhy Prabowo dan yang lainnya.
“Didalami pengetahuannya terkait adanya dugaan transaksi pembelian tanah oleh tersangka EP (Edhy Prabowo),” ungkapnya dalam kepada wartawan, Jakarta, Jumat (29/1/2021).
Selain itu, Ali mengatkan, Makmun Saleh juga dimintai keterangan terkait dengan dugaan sumber uang untuk pembelian tanah tersebut dari para eksportir benur yang mendapatkan persetujuan izin ekspor dari tim khusus yang dibentuk oleh Edhy Prabowo.
Ali juga menyampaikan, terdapat dua saksi yang tidak memenuhi panggilan pada Kamis (28/1/2021) itu, yakni karyawan swasta atas nama Yanni Kainama dan wiraswasta atas nama Viza Irfa Islami.
Sekadar informasi, hingga saat ini KPK telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus izin ekspor benih lobster tersebut.
Sebagai penerima suap, yaitu Edhy Prabowo, staf khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Safri, staf khusus Edhy Prabowo sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Misanta Pribadi, Amiril Mukminin (AM) dari unsur swasta/sekretaris pribadi Edhy Prabowo, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi dan Ainul Faqih selaku staf istri Edhy Prabowo.
Sementara itu, tersangka pemberi suap adalah Suharjito yang telah rampung penyidikannya dan akan segera disidang dalam perkara tersebut.
Edhy Prabowo diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat izin ekspor benur menggunakan perusahaan forwarder dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.
