MONITOR, Jakarta – Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko, mengungkapkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan dalam hal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020.
Menurut Wawan, IPK Indonesia di 2020 berada di skor 37 atau turun sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya.
“CPI (Corruption Perception Index/IPK) Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan ranking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu,” ungkapnya dalam pemaparan IPK 2020 yang digelar secara virtual, Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Di level ASEAN, Wawan mengatakan, Indonesia berada di peringkat lima. Berada di bawah Singapura yang memperoleh skor IPK 85, Brunei Darussalam 60, Malaysia 51 dan Timor Leste 40.
“Negara yang mempunyai skor dan ranking sama dengan Indonesia adalah Gambia,” katanya.
Secara umum, Wawan menyatakan, beberapa indikator penyusunan IPK yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha mengalami stagnansi, bahkan mayoritas turun.
Dalam laporan TII, salah satu indikator penegakan hukum naik. Namun, pada perbaikan layanan/birokrasi dengan hubungannya terhadap korupsi stagnan.
Selain itu, indikator terkait politik dan demokrasi atau dalam hal ini pemilu mengalami penurunan skor.
“Hal ini berarti sektor politik masih rentan terhadap kejahatan korupsi,” ujar Wawan.
Adapun lima besar negara dengan IPK tertinggi, yakni Denmark dan Selandia Baru dengan IPK 88. Kemudian Finlandia, Singapura, Swedia dan Switzerland dengan skor 85. Lalu Norwegia 84, Belanda 82, Jerman dan Luxembourg 80.
Sedangkan tiga besar negara dengan IPK terendah yakni Somalia dan Sudan Selatan dengan skor 12, Suriah 14, Yaman dan Venezuela 15.
Sekadar informasi, TII sebagai organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik itu memang rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 atau sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih.
