Mardani Minta ORI Berani Jemput Bola

“Tidak hanya menunggu laporan tapi dekatkan akses ke masyarakat”

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (dok: Tribun)

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode mendatang berani dan mau mencari apa masalah terkait pelayanan publik yang sedang dihadapi masyarakat.

Mardani mengungkapkan bahwa mulai Selasa (26/1/2021) sampai Rabu (27/1/2021) mendatang, Komisi II DPR RI akan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada calon Komisioner ORI. Menurut Mardani, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan calon komisioner jika terpilih kelak. 

“ORI memiliki peran yang sangat besar dalam reformasi birokrasi. Karena sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, berada pada tatanan antara eksekutif dan legislatif untuk membantu kinerja perubahan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada MONITOR, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Terlebih, Mardani menyebutkan, di 2021 ini tantangan yang dihadapi kian kompleks. Oleh karena itu, menurut Marsani, ORI tidak boleh hadir biasa-biasa saja mengingat kesulitan hidup masyarakat yang kian berbeda. Krisis yang diakibatkan oleh Covid-19 mestinya mampu melahirkan ruang cara baru dalam menjalankan pemerintahan. 

“Berani jemput bola, tidak hanya menunggu laporan tapi dekatkan akses ke masyarakat. Sekaligus memberikan edukasi terkait tugas serta fungsi ORI sebagai wadah pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik. Zero tolerance untuk setiap pengabaian hak publik atas pelayanan pemerintah,” ujarnya.

Politikus PKS itu mengatakan, pola partisipatif juga perlu dilakukan oleh Calon Komisioner ORI jika kelak terpilih nanti. Sebagai KPK-nya Komisi II, menurut Mardani, aktif menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat menjadi keharusan ORI. Contoh, di tengah kondisi Covid-19 banyak masyarakat yang memerlukan bantuan, imbas dari hilangnya pekerjaan.

“Namun dalam praktiknya, masih ditemukan penyimpangan prosedur maupun distribusi BLT yang tidak tepat sasaran. Setelah menerima laporan dari masyarakat, proaktif segera melakukan verifikasi laporan, cek langsung ke lapangan untuk menghindari hal-hal yang menyimpang dari prosedur. Diharapkan sikap optimisme akan muncul untuk mencapai good governance yang lebih baik lagi,” katanya.

Kemudian kolaborasi. Mardani mengungkapkan bahwa hal ini harus semakin digencarkan terutama dengan Kementerian PAN-RB maupun Kemendagri RI untuk menegaskan pentingnya integritas, kecepatan dan efektifitas dalam berjalannya birokrasi. 

“Lalu perbanyak MoU dengan Kementerian/Lembaga/Departemen. Karena bisa menjadi bentuk sosialisasi pelayanan publik yang benar sesuai UU dan Perppu serta aturan-aturan yang lain dan efektif mencegah terjadinya maladministrasi,” ungkapnya.

Terakhir, Mardani menambahkan, calon Komisioner ORI perlu kembali mengingat semangat didirikannya lembaga ini.

“Menjawab tuntutan masyarakat atas terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang independen, akuntabel, transparan dan bebas dari berbagai kepentingan politik,” ujarnya.