Kadinsos Kota Depok, Usman Haliyana. (Boy Rivalino/Monitor)
MONITOR, Depok – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Depok, Usman Haliyana, angkat bicara terkait hebohnya sebuah video yang memperlihatkan penumpukan warga di loket pelayanan pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di kantornya yang beredar di media sosial (medsos).
Usman menjelaskan, hal tersebut lantaran Dinsos Depok sejak dari 18 hingga 20 Januari 2021 meniadakan layanan tatap muka, karena ada pegawainya yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Ia benar (ada penumpukan warga di loket Dinsos), informasinya seperti itu. Karena kami sedang meniadakan layanan tatap muka karena ada pegawai yang positif Covid-19,” ungkapnya saat di konfirmasi MONITOR, Depok, Minggu (24/1/2021).
“Itu (penumpukan) untuk pengurusan KIS APBD. (Tugas) kami hanya memverifikasi dan membuat rekomendasi saja. Setelah itu pengurusannya ke Dinkes dan BPJS,” ujar Usman melanjutkan.
Usman mengatakan, selama meniadakan layanan tatap muka atau tutup sementara, pihaknya mengalihkan pelayanan secara daring atau online. Yaitu dengan memaksimalkan layanan WhatsApp.
“(Selama loket tutup) Kami buka layanan secara daring, melalui WhatsApp. Petugas kami stanby, bisa langsung menghubungi,” katanya.
Saat ini, menurut Usman, loket pelayanan di kantor Dinsos Depok telah kembali dibuka. Namun, guna mencegah adanya penyebaran Covid-19, pihaknya membatasi jam pelayanan hingga pukul 12.00.
“Sudah (dibuka kembali). Cuman kita batasi sampai jam 12.00, sesuai nomor antrian (25 hingga 30 orang). Karena kami sedang menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat),” ungkapnya.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…
MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…
MONITOR, Jakarta - PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang…
MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola…
MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…