Pakar: Jika Ingin Sektor Kelautan Cepat Maju, Peran Perguruan Tinggi Harus Ditingkatkan

Diantaranya melalui penguatan riset dan pengembangan inovasi serta teknologi.

Pakar Kemaritiman, Rokhmin Dahuri saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh yang dilaksanakan secara daring dan luring pada Rabu (20/1/2021).

MONITOR, Banda Aceh – Pakar Kemaritiman yang juga guru besar fakultas perikanan dan ilmu kelautan IPB, Prof Rokhmin Dahuri mendorong perguruan tinggi terus meningkatkan peran dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia salah satunya melalui penguatan riset dan pengembangan inovasi serta teknologi.

Hal tersebut disampaikan Rokhmin Dahuri saat mengisi Kuliah Umum “Penguatan Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan” di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh yang dilaksanakan secara daring dan luring dari Gedung AAC Dayan Dawood, Rabu (20/1/2021).

“Total potensi sektor kelautan di Indonesia sangatlah besar yaitu bisa mencapai US$ 1.348 triliun/tahun atau lima kali lipat APBN 2019. Jika mampu dikelola dengan baik, sektor kelautan juga mampu membuka peluang kerja untuk 45 juta orang atau setara 40% total angkatan kerja Indonesia,” ujarnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menerangkan, jika saat ini potensi yang sangat besar tersebut belum tergarap dengan baik sehingga kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia masih belum maksimal. “Tahun 2018 masih sekitar 10,4%. Padahal, negara lain dengan potensi kelautan yang lebih kecil dari Indonesia seperti Thailand, Korea Selatan, Maldives, Norwegia, dan Islandia kontribusinya lebih dari 30%,” terangnya.

“Jika ingin sektor kelautan cepat maju, maka seluruh perguruan tinggi harus mengarahkan institusinya sebagai perguruan tinggi berbasis riset dan pengembangan inovasi serta teknologi,” tambahnya.

Adapun penjabaran perguruan tinggi berbasis riset, ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tersebut adalah pertama menghasilkan invensi (prototipe) teknologi dan non-teknologi yang siap untuk diproduksi secara masal menjadi inovasi teknologi dan non-teknologi. Kedua, menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional yang terakreditasi.

Keempat, menyediakan metoda dan informasi ilmiah sebagai dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan (planning and decision-making processes). Kelima, meningkatkan IMTAQ kepada Tuhan YME menurut agama masing-masing, dan menghasilkan etos kerja unggul serta akhlak mulia. Kelima, menghasilkan penelitian menjadi bahan ajar utama, sehingga pengajaran tidak hanya transfer of knowledge.

Tidak hanya menghasilkan bahan untuk pengetahuan, setiap aktivitas penelitian dan pengeembangan (R & D) harus ditujukan untuk: (1) memecahkan permasalahan bangsa dan dunia saat ini maupun di masa depan; (2) pendayagunaan potensi pembangunan (SDA, SDM, dan posisi geoekonomi) bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa; dan (3) sesuai dengan kebutuhan pasar dan dinamika pembangunan (market and development-oriented research).

“Output R & D semacam ini pasti layak publikasi di Jurnal Ilmiah nasional maupun internasional. Para dosen-peneliti harus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menghasilkan hasil riset yang inovatif dan sesuai kebutuhan konsumen (pasar) di dalam maupun luar negeri: invensi yang mencapai technological readiness,” tandas Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP PDIP tersebut.

Pada Kesempatan tersebut, Rokhmin Dahuri yang juga merupakan Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 itu menekankan para dosen-peneliti harus melibatkan (bekerjasama dengan) pihak industri (users) dan pemerintah sejak tahap perencanaan, implementasi, industrialisasi (scaling up) sampai pemasaran hasil R & D.

“Pemerintah harus menyediakan infrastruktur, sarana, dan anggaran (> 3% PDB) penelitian yang mencukupi; serta memberikan kesejahteraan dan penghargaan kepada para peneliti seperti halnya (benchmarking) di negara-negara maju atau emerging economies lainnya yang lebih maju dan makmur. Pemerintah dan masyarakat menjamin kesejahteraan serta lebih menghargai peneliti, ilmuwan, dosen, dan guru sebagaimana di emerging economies yang lebih maju atau di negara industri maju dan kaya,” katanya.

Sementara itu untuk pihak industri baik swasta nasional dan BUMN, Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) tersebut mengatakan harus meningkatkan jiwa nasionalismenya, sehingga dalam menggunakan teknologi tidak semata berdasarkan pada pertimbangan financial cost and benefit. “Tapi mau mengembangkan teknologi nasional dari hasil riset (INVENSI) bangsa sendiri,” harapnya.

“MNC (Multi National Corporation) atau perusahaan multinasional diwajibkan melakukan transfer teknologi dan mengindustrikan (komersialkan) INVENSI peneliti nasional dengan melibatkan (mempekerjakan) peneliti, dosen, dan mahasiswa di perusahaan (industri) nya, seperti di Singapura, Korea, dan China,” katanya

“Intinya, jika ekonomi kelautan dikembangkan dan dikelola dengan menggunakan inovasi IPTEKS dan manajemen mutakhir, maka sektor-sektor ekonomi kelautan akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi sejumlah permasalahan bangsa (khususnya pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosek, dan disparitas pembangunan antar wilayah), dan secara simultan dapat mengkselerasi terwujudnya Indonesia Maju, AdilMakmur, dan Berdaulat,” pungkas Duta Kehormatan Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, Korea Selatan itu.