MONITOR, Depok – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengomentari pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil soal Depok dianggap kota yang tingkat kepatuhan paling rendah menjaga jarak, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.
Idris menilai, kritikan yang dilontarkan Ridwan Kamil tersebut semestinya harus berdasarkan standarisasi dan transparansi. Bukan hanya sekedar mengeluarkan pernyataan tanpa data real.
Sebab, menurut Idris, hal serupa pula pernah dilakukan Ridwan Kamil dalam hal menetapkan status siaga 1 Covid-19 untuk Kota Depok, tanpa standarisasi dan transparansi.
“Pernyataan sebelumnya juga siaga 1 kami minta klarifikasi, standar penilaiannya kayak apa.? Jadi biasa transparansi dalam penilaian. Bukan kami menolak kritik ya,” kata Idris di Balai Kota, Selasa (19/01).
Idris tidak memungkiri, pernyataan yang dilontarkan Gubernur Jabar tersebut sebagai bentuk kritikan positif bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dalam hal kedisiplinan warganya menjaga jarak fisik.
Namun, lanjut Idris, jangan sampai pernyataan yang diberikan Ridwan Kamil tersebut malah menjadikan suatu masalah bagi warga Depok.
“Memang ini sebuah kritik bagi kita warga Depok dalam menjaga jarak. Itu tidak masalah. Namun, jangan sampai nanti efeknya malah justru bermasalah seperti berita 70% anak SMP (di Depok tidak perawan). Ini kan masalahnya harus dilihat, benar tidaknya survei itu,” ujarnya.
“Jangan sampai, nanti malah merendahkan spirit warga, Satgas (Covid-19), termasuk Kampung Siaga, ini malah melemah. Coba statement ini diklarifikasi, seperti diberi tahu standarnya. Kalau memang ini mendatangkan maslahah, Jangan sampai keinginan kita baik, tapi mendatangkan sebuah mudarat yang lebih besar,” tegasnya.
Disebutkan Idris, pandemi virus Corona atau Covid-19 telah membuat warga masyarakat Depok khususnya merasa cemas. Namun, lanjut Idris, jangan sampai dengan adanya pernyataan-pernyataan yang tidak mendasar, membuat masyarakat semakin cemas.
“Saya tidak mengatakan (tingkat kepatuhan warga Depok paling rendah dalam menjaga jarak) tidak benar. Tolong standar penilaiannya, dan dipikirkan kembali (kalau mau memberikan pernyataan). Kalau seorang pejabat tinggi mengeluarkan statment dilihat, ditimbang, maslahahnya, madsadanya, mudaratnya seperti apa.? Kalau mendatangkan maslahah enggak apa-apa,” terang Idris.
“Mudah-mudahan ini menjadi pecutan bagi warga, bagi kita semuanya, tentang masalah jaga jarak,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, merilis hasil evaluasi penerapan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau PSBB Proporsional di sejumlah daerah di Jabar:
Ada sebanyak 20 daerah yang melaksanakan penerapan PPKM.
Berdasarkan wilayah, sejak dimulainya penerapan PPKM hingga 15 Januari 2021, ada tiga daerah dengan tingkat kepatuhan memakai masker terbaik. Yakni Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
Sementara, untuk kepatuhan memakai masker terendah adalah Kabupaten Tasikmalaya (tidak termasuk 20 daerah PPKM), Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.
Kemudian, untuk kepatuhan menjaga jarak terbaik adalah Kota Bekasi, Majalengka, dan Bandung Barat. Sedangkan, kepatuhan menjaga jarak terendah adalah Kota Depok, Kota Tasikmalaya, dan Kab. Garut.
“Kemudian yang tidak patuh menjaga jarak adalah Kota Depok. Yang paling tidak patuh mengenakan masker adalah Kabupaten Tasikmalaya,” kata Ridwan Kamil, seperti dikutip di situs resmi Pemprov Jabar, Senin (18/1).
“Jadi kepada yang sudah patuh tolong dipertahankan. Yang tidak patuh, saya titip ke kepala daerah untuk terus mengedukasi masyarakatnya,” ujarnya.
 Ridwan Kamil soal Depok dianggap kota yang tingkat kepatuhan paling rendah menjaga jarak, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.){kind=link}