Jumlah Tenaga Kesehatan Minim, PKS Dorong Pemerintah Beri Insentif

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta

MONITOR, Jakarta – Ditengah program vaksinasi yang baru saja berjalan, Anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS menyatakan prihatin adanya lonjakan tiap hari jumlah pasien positif yang hadirkan rekor baru setiap harinya. Setelah pada Kamis (14/1) pasien positif pecah rekor sejumlah 11.557, sehari sesudahnya Jumat (15/1) kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.

Menurut Sukamta, dengan lonjakan kasus setiap harinya, dikhawatirkan akan semakin banyak rumah sakit yang kolaps.

“Saya mendapat informasi di Yogyakarta, semua rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien baru positif covid. Selain karena jumlah kamar isolasi yang terbatas, kondisi yang lebih berat karena jumlah tenaga kesehatan yang minim. Karena rumah sakit sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung. Kemarin (15/1) ada 23 pasien yang masuk waiting list. Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat ini pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain.” ujarnya, Sabtu (16/1/2021).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS, pemerintah pusat perlu turun tangan dalam rekrutmen tenaga kesehatan, mengingat pemda kesulitan melakukan rekrutmen.

“Pemda DIY belum lama ini membuka lowongan 230 nakes, kabarnya yang mendaftar 88 orang dan yang kemudian hanya 26 orang yang jalan. Banyak peserta yang mundur karena tidak diizinkan keluarga, ada kekhawatiran yang kuat karena tangani pasien Covid. Tanpa ada perhatian dan insentif yang lebih baik dari pemerintah pusat buat nakes, akan semakin sulit merekrut. Apalagi ada kabar di beberapa daerah insentif terlambat, salah sasaran hingga disunat oleh oknum. Hal ini mestinya segera diperbaiki oleh pemerintah. Jadi saat ini sangat penting adanya kejelasan anggaran dari pusat untuk rumah sakit utamanya di daerah dan nakes, sehingga tidak menjadi beban daerah.” terangnya.

Lebih lanjut anggota DPR asal Yogyakarta ini meminta pemerintah lebih konsiten dalam kebijakan penanganan pandemi. Karena hal ini akan sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

“Saat program vaksinasi mulai bergulir, Pak Menkes buat wacana akan ada sertifikat digital vaksinasi untuk bebas bepergian tanpa tes swab PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin Covid-19. Ini jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi. Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statemen yang kontra produktif dengan upaya penangan pandemi. Karena setiap statemen yang simpang siur akan membingungkan rakyat, akibatnya disiplin prokes akan berkurang. Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan.” pungkas Sukamta.