MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengungkapkan bahwa penunjukan calon Kapolri baru tidak cukup jika hanya berdasarkan kedekatan, loyalitas dan profesionalitas saja.
Untuk itu, Anwar pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar benar-benar arif dan bijaksana dalam menunjuk sosok calon Kapolri baru pengganti Jenderal Pol Idham Azis yang akan pensiun.
“Presiden hendaknya kalau akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi Kapolri pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan, loyalitas dan profesionalitas saja tapi harus lebih luas dari itu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Dalam beberapa waktu terakhir ini, Anwar melihat, terdapat isu yang menunjukkan hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu. Menurut Anwar, masih ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa kriminalisasi terhadap ulama masih kerap terjadi di Indonesia.
Meskipun pemerintah telah menegaskan tak ada kriminalisasi, namun Anwar mengatakan, sikap dan pandangan seperti itu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah.
“Karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam, apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan,” ujarnya.
Kondisi itu, lanjut Anwar, diperburuk lagi dengan krisis kesehatan karena Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir dan juga munculnya krisis ekonomi yang cukup berat. Dengan situasi tersebut, Anwar mengatakan, tidak mustahil berbagai kemungkinan buruk bisa terjadi.
“Oleh karena itu sebagai anak bangsa, saya khawatir penunjukan Kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa kedepannya,” katanya.
Atas dasar itu, Anwar mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai bangsa harus bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah tersebut. Penyelesaian semacam ini, menurut Anwar, sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa.
“Untuk itu saya berharap dalam penunjukan dan penetapan calon Kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini tentu saja presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang Kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas,” ungkapnya.
