MONITOR, Jakarta – Beredar kabar secara kencang baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Sebagai calon kuat, Listyo memang bukan orang jauh bagi Jokowi, dia adalah mantan ajudan sebelum menjabat Kabareskrim dan Kapolda Banten.
Sebelum itu, Listyo juga dikabarkan pernah menjadi Kapolres saat Jokowi menjadi Walikota Solo. Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab mengamati, dari kedekatan inilah yang menjadi salah satu asumsi terpilihnya Komjen Listyo sebagai calon Kapolri.
Fadhli juga menilai, wacana penunjukan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri ini sarat beraroma “nepotisme”. Meski demikian, ia menyatakan ‘aroma nepotisme’ dalam penunjukan calon Kapolri harus dipahami sebagai wewenang penuh Presiden.
“Bukan berarti bahwa orang dekat yang nantinya dipilih Jokowi nirprestasi. Presiden tentunya sudah memiliki rekam jejak para perwira tinggi polisi yang akan diangkat menjadi kapolri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).
“Artinya, Presiden memiliki banyak opsi siapa yang akan ditunjuk nanti. Sebab rata-rata calonya memiliki prestasi yang baik diinstitusinya. Tinggal, bagaimana Jokowi menunjuk siapa yang paling tepat dalam kondisi negara saat ini,” sambungnya lagi.
Menurut analis politik asal UIN Jakarta itu, keputusan tersebut akan sangat percuma apabila Jokowi memilih orang dekat tetapi tidak bisa memastikan terselesaikannya hal prinsip yang menjadi tupoksi lembaga kepolisian.
Oleh sebab itu, Fadhli berpendapat Kapolri harus cakap dalam hal menegakkan supremasi hukum dengan cara tidak tebang pilih dalam menangani pelbagai kasus.