Ratusan Nyawa Melayang, PKS Desak Pemerintah Hentikan Konflik Papua

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta (foto: Gatra)

MONITOR, Jakarta – Seorang anggota TNI Prada Agus Kurnia tewas setelah diserang oleh Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Kematian Prada Agus Kurnia menyusul 46 anggota TNI yang telah lebih dulu gugur selama menjalankan tugas dalam konflik berkepanjangan Papua.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, turut berduka cita atas meninggalnya Prada Agus Kurnia. “Saya secara pribadi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, turut berduka cita atas meninggalnya Prada Agus Kurnia. Semoga Prada Agus Kurnia diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran,” kata Sukamta, Senin (11/1/2021).

Anggota Komisi I DPR RI ini pun meminta agar konflik di Papua harus segera diakhiri. Ia menyayangkan jika ratusan nyawa dibiarkan melayang sia-sia, bahkan kerugian mencapai triliunan akibat konflik berkepanjangan.

“Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk. Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti. Salah satu rencana pemerintah ialah pemekaran wilayah. Kami mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam perkaran pemekaran, jangan sampai pemekaran bertujuan untuk merebut lahan-lahan milik rakyat Papua,” terangnya.

“Kami mendapatkan kabar mengenai perusahaan kelapa sawit yang mengelola puluhan ribu hektar lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini bukti tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi walaupun dalihnya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.“ sambung Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini kemudian menyebutkan dalam keterangan tertulisnya, bahwa pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua. Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.

“Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan. Kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani menjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terbaru diantara kasus HAM lain yang sudah terjadi bertahun tahun lalu di Papua.” imbuhnya.

Oleh sebab itu, legislator dapil Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementrian khusus Papua dan Indonesia Timur.

“Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting namun,persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” pungkasnya.