Dukung Kebijakan Pusat, Anies Siap Batasi Mobilitas Masyarakat

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balaikota

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam melalukan pembatasan mobilitas masyarakat, untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Ibukota.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam keterangan persnya di Balai Kota, Jakarta secara virtual, Sabtu (9/1).

Orang nomor satu di Jakarta ini mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah-langkah dalam menindaklanjuti pembatasan mobilitas kegiatan di beberapa daerah di Jawa dan Bali termasuk Ibu Kota.

“Kita ketahui bersama pemerintah pusat, melalui, Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Perekonomian Nasional bapak Airlangga Hartarto mengumumkan pengendalian mobilitas kegiatan di beberapa kota di Jawa dan Bali termasuk di Jakarta,” ujar Anies.

Namun demikian, mantan Menteri Pendidikan ini mengatakan, sebelum mengeluarkan keputusan, pihaknya akan memaparkan terlebih dahulu informasi terkini mengenai covid-19 yang ada di Jakarta. Sebab hal tersebut sangat penting sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan ke depan.

“Langkah yang akan kami mulai dengan memberikan informasi terkini situasi covid di jakarta kemudian gambaran langkah-langkah. Mengapa penting? Mengendalikan wabah harus kita kerjakan sama-sama dan ketika mengerjakan kita semua harus tau sebenarnya situasinya seperti apa langkah yang mau diambil seperti apa,” ungkapnya.

“Jadi kita harus sama-sama paham kondisinya, sehingga ketika kita mejalani semua langkah kita tahu persis apa yang kita capai, insyallah kita bisa capai sama-sama,” tegasnya.

Diketahui, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu mengumumkan untuk melakukan pembatasan di beberapa wilayah di Jawa dan Bali. Pembatasan tersebut berlaku untuk daerah-daerah yang memiliki rasio angka kasus di atas rata-rata nasional.