MONITOR, Jakarta – Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah menambah daftar ormas terlarang di tanah air. Selain tidak lagi memiliki legal standing, ormas bentukan Habib Rizieq Shihab juga dilarang membuat atau membawa atribut FPI saat berkegiatan.
Namun demikian, pembubaran tersebut nampaknya tidak membuat anggota FPI menyurutkan niat berkumpul dan berekspresi. Terendus, anggota FPI kembali membuat organisasi baru yang mirip, tapi tidak sama.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab mengatakan tak ada halangan bagi setiap warga negara atau kelompok untuk membentuk dan mengekspresikan gagasan dalam wadah berserikat selama itu masih dalam koridor hukum yang berlaku. Apalagi itu merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi konstitusi.
“Ketegasan pemerintah membubarkan FPI patut diapresiasi. Tetapi perlu juga diingat bahwa pelarangan FPI tidak eksplisit seperti terlarangnya PKI. Makanya, ada cela yang memungkinkan berdirinya FPI versi baru,” terangnya di Jakarta, Rabu (6/1/2021).
Analis politik asal UIN Jakarta itu menilai pembubaran FPI merupakan langkah tepat meskipun akan muncul FPI versi baru lainnya.
“Setidaknya pembubaran FPI menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang coba mengganggu dan merong-rong ideologi bangsa, melawan hukum dan mencoba merusak prinsip dasar bernegara,” tegasnya.
Menurut Fadhli, tidak mudah bagi anggota FPI untuk membesarkan dan menyolidkan barisan baru pasca pembubaran tersebut.
“Image organisasi terlarang itu sangat berpengaruh besar. Akses pasti dipersempit. Tokoh-tokohnya diawasi dengan ketat. Apalagi IB nya lagi dipenjara. Secara psikologis itu tekanan bagi FPI baru,” terangnya.
Lebih lanjut, Fadhli berharap dengan munculnya FPI versi baru akan mengubah pandangan anggotanya juga. Tidak sekadar ganti kulit. Tidak lagi menebar kebencian, provokatif, melawan hukum atau mengeksploitasi identitas.
“Kita berharap munculnya FPI versi baru tidak sekadar ganti baju, semoga ganti akhlak juga,” pungkas dia.
