POLITIK

Soal Vaksin Covid-19, Mardani Minta ITAGI dan BPOM Bebas Intervensi

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus bebas intervensi dalam proses vaksinasi Covid-19.

Menurut Mardani, investasi kesehatan merupakan investasi kepada bangsa agar bangsa ini sehat dan berumur panjang.

“Disinilah fungsi negara dan wajib dilakukan di tengah situasi yang tidak menentu ini. Mengingat kesehatan masyarakat merupakan salah satu pondasi pembentuk kesejahteraan,” ungkapnya kepada MONITOR dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (4/1/2021).

Mardani mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 yang menurut rencana akan dilakukan tahun ini merupakan bagian intervensi kesehatan yang prinsipnya harus membuat bangsa ini sehat dan berumur panjang.

“Tidak ada pilihan, vaksin harus dibuktikan dengan penelitian seperti tahap 1-3 yang terbukti aman,” kata Politikus PKS itu.

Kemudian, Mardani menegaskan bahwa ITAGI dan BPOM perlu terlibat intensif dan harus terbebas dari intervensi pihak manapun.

“ITAGI memberikan rekomendasi yang benar, BPOM mereview-nya, sehingga betul-betul keputusan yang dibuat berbasis data, bukan berbasis opini maupun politik. Jelas bahwa vaksin ini harus manjur dan bisa menimbulkan antibodi yang tahan lama,” ujarnya.

Namun yang perlu digarisbawahi, menurut Mardani, Negara jangan hanya mengandalkan vaksin saja, tapi juga harus berusaha keras agar rakyat bisa menerapkan protokol hidup sehat sebagai suatu kebiasaan.

“Jika belum kuat, patut dipertanyakan dimana intervensi kita apakah sudah seserius itu?. Kemudian diiringi dengan law enforcement dalam penegakan disiplin protokol kesehatan dan anggaran yang pro kesehatan. Perlu diingat, vaksin itu butuh waktu dan timbulnya antibodi juga memerlukan waktu. Karena itu perilaku hidup sehat tidak bisa ditawar,” ungkapnya.

Terakhir, Mardani menyebutkan, ada satu hal sebenarnya yang patut disayangkan, yakni belum diperkuatnya Puskesmas yang dimiliki yang tersebar di sekitar 9.000-an kecamatan dengan jumlah mencapai 10.166 buah.

“Seharusnya Covid-19 mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan transformasi dan reformasi kesehatan serta penguatan pelayanan kesehatan dasar,” ujarnya.

“Karena jika pelayanan kesehatan dasarnya kurang kuat, program apapun yang diturunkan akan lama sekali sampai ke masyarakat. Program vaksinasi akan lama jika semuanya dilaksanakan tingkat kabupaten, mutlak perlu diperkuat dengan sebaik-baiknya,” kata Mardani menambahkan.

Recent Posts

Soal Isu Data WNI Dikelola AS, DPR: Negosiator Indonesia Harus Merujuk UU PDP

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menanggapi isu pengelolaan data pribadi…

2 menit yang lalu

UMKM Danau Toba Semakin Berdaya Saing Lewat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro

MONITOR, Sumut - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan 21 kolaborator kementerian/lembaga…

21 menit yang lalu

DPR Desak Pemerintah Susun Strategi Penurunan Angka Pengangguran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti laporan media asing Al Jazeera…

39 menit yang lalu

Seleksi Administrasi Beasiswa Zakat Indonesia Resmi diumumkan, Cek di Akunmu ya!

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan sejumlah Lembaga…

8 jam yang lalu

Asesmen Lapangan Akreditasi Prodi Magister PAI, UID Komitmen Jaga Mutu dan Kualitas Perguruan Tinggi

MONITOR, Depok - Universitas Islam Depok (UID) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga mutu dan kualitas…

9 jam yang lalu

Soal Kerja Sama AS, Puan Ingatkan Pemerintah Lindungi Data Pribadi WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons pernyataan Gedung Putih terkait kerja sama…

10 jam yang lalu