POLITIK

Soal Vaksin Covid-19, Mardani Minta ITAGI dan BPOM Bebas Intervensi

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus bebas intervensi dalam proses vaksinasi Covid-19.

Menurut Mardani, investasi kesehatan merupakan investasi kepada bangsa agar bangsa ini sehat dan berumur panjang.

“Disinilah fungsi negara dan wajib dilakukan di tengah situasi yang tidak menentu ini. Mengingat kesehatan masyarakat merupakan salah satu pondasi pembentuk kesejahteraan,” ungkapnya kepada MONITOR dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (4/1/2021).

Mardani mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 yang menurut rencana akan dilakukan tahun ini merupakan bagian intervensi kesehatan yang prinsipnya harus membuat bangsa ini sehat dan berumur panjang.

“Tidak ada pilihan, vaksin harus dibuktikan dengan penelitian seperti tahap 1-3 yang terbukti aman,” kata Politikus PKS itu.

Kemudian, Mardani menegaskan bahwa ITAGI dan BPOM perlu terlibat intensif dan harus terbebas dari intervensi pihak manapun.

“ITAGI memberikan rekomendasi yang benar, BPOM mereview-nya, sehingga betul-betul keputusan yang dibuat berbasis data, bukan berbasis opini maupun politik. Jelas bahwa vaksin ini harus manjur dan bisa menimbulkan antibodi yang tahan lama,” ujarnya.

Namun yang perlu digarisbawahi, menurut Mardani, Negara jangan hanya mengandalkan vaksin saja, tapi juga harus berusaha keras agar rakyat bisa menerapkan protokol hidup sehat sebagai suatu kebiasaan.

“Jika belum kuat, patut dipertanyakan dimana intervensi kita apakah sudah seserius itu?. Kemudian diiringi dengan law enforcement dalam penegakan disiplin protokol kesehatan dan anggaran yang pro kesehatan. Perlu diingat, vaksin itu butuh waktu dan timbulnya antibodi juga memerlukan waktu. Karena itu perilaku hidup sehat tidak bisa ditawar,” ungkapnya.

Terakhir, Mardani menyebutkan, ada satu hal sebenarnya yang patut disayangkan, yakni belum diperkuatnya Puskesmas yang dimiliki yang tersebar di sekitar 9.000-an kecamatan dengan jumlah mencapai 10.166 buah.

“Seharusnya Covid-19 mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan transformasi dan reformasi kesehatan serta penguatan pelayanan kesehatan dasar,” ujarnya.

“Karena jika pelayanan kesehatan dasarnya kurang kuat, program apapun yang diturunkan akan lama sekali sampai ke masyarakat. Program vaksinasi akan lama jika semuanya dilaksanakan tingkat kabupaten, mutlak perlu diperkuat dengan sebaik-baiknya,” kata Mardani menambahkan.

Recent Posts

TNI dan Bulog Sinergi Perkuat Ketahanan Pangan dan Kendalikan Harga

MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie…

27 menit yang lalu

Puan Ungkap DPR Akan Tinjau IKN soal Usul Perubahan Status Bandara dan Perluasan Rumah Jabatan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan adanya rapat antara para pimpinan DPR…

3 jam yang lalu

Puan Amini Pernyataan Prabowo soal Hubungan PDIP dan Gerindra, Dari Dulu Kakak-Adik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengamini…

4 jam yang lalu

DPR Harap Seribuan Capaja TNI yang Baru Dilantik Siap Jadi Garda Terdepan Pertahanan NKRI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menyampaikan ucapan selamat kepada para…

4 jam yang lalu

KAI Wisata Dukung KAI Expo 2025 Siapkan Diskon Tiket Kereta Hingga Konser Musik

MONITOR, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya PT Kereta Api Pariwisata…

5 jam yang lalu

Puan Tanggapi Usulan Cak Imin soal Pilkada, Wacana yang Harus Didiskusikan Semua Partai

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar…

5 jam yang lalu