Soal Vaksin Covid-19, Mardani Minta ITAGI dan BPOM Bebas Intervensi

Sebanyak 1,8 juta vaksin Covid-19 dari Sinovac kembali tiba di Indonesia

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus bebas intervensi dalam proses vaksinasi Covid-19.

Menurut Mardani, investasi kesehatan merupakan investasi kepada bangsa agar bangsa ini sehat dan berumur panjang.

“Disinilah fungsi negara dan wajib dilakukan di tengah situasi yang tidak menentu ini. Mengingat kesehatan masyarakat merupakan salah satu pondasi pembentuk kesejahteraan,” ungkapnya kepada MONITOR dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (4/1/2021).

Mardani mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 yang menurut rencana akan dilakukan tahun ini merupakan bagian intervensi kesehatan yang prinsipnya harus membuat bangsa ini sehat dan berumur panjang.

“Tidak ada pilihan, vaksin harus dibuktikan dengan penelitian seperti tahap 1-3 yang terbukti aman,” kata Politikus PKS itu.

Kemudian, Mardani menegaskan bahwa ITAGI dan BPOM perlu terlibat intensif dan harus terbebas dari intervensi pihak manapun.

“ITAGI memberikan rekomendasi yang benar, BPOM mereview-nya, sehingga betul-betul keputusan yang dibuat berbasis data, bukan berbasis opini maupun politik. Jelas bahwa vaksin ini harus manjur dan bisa menimbulkan antibodi yang tahan lama,” ujarnya.

Namun yang perlu digarisbawahi, menurut Mardani, Negara jangan hanya mengandalkan vaksin saja, tapi juga harus berusaha keras agar rakyat bisa menerapkan protokol hidup sehat sebagai suatu kebiasaan.

“Jika belum kuat, patut dipertanyakan dimana intervensi kita apakah sudah seserius itu?. Kemudian diiringi dengan law enforcement dalam penegakan disiplin protokol kesehatan dan anggaran yang pro kesehatan. Perlu diingat, vaksin itu butuh waktu dan timbulnya antibodi juga memerlukan waktu. Karena itu perilaku hidup sehat tidak bisa ditawar,” ungkapnya.

Terakhir, Mardani menyebutkan, ada satu hal sebenarnya yang patut disayangkan, yakni belum diperkuatnya Puskesmas yang dimiliki yang tersebar di sekitar 9.000-an kecamatan dengan jumlah mencapai 10.166 buah.

“Seharusnya Covid-19 mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan transformasi dan reformasi kesehatan serta penguatan pelayanan kesehatan dasar,” ujarnya.

“Karena jika pelayanan kesehatan dasarnya kurang kuat, program apapun yang diturunkan akan lama sekali sampai ke masyarakat. Program vaksinasi akan lama jika semuanya dilaksanakan tingkat kabupaten, mutlak perlu diperkuat dengan sebaik-baiknya,” kata Mardani menambahkan.