Perhimpunan Guru Minta Pemda se-Indonesia Larang Sekolah Tatap Muka

"Kami sudah mendesak beberapa minggu terakhir ini“

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau tiga sekolah di Kabupaten Nganjuk, Senin (24/8).

MONITOR, Jakarta – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia mengikuti jejak DKI Jakarta yang tetap melarang sekolah tatap muka pada semester genap Januari-Juli 2021.

Koordinator Pusat P2G, Satriwan Salim, mengungkapkan bahwa larangan itu sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 di sektor pendidikan. Terlebih lagi, laju penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia cenderung naik dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.

“Kami sudah mendesak beberapa minggu terakhir ini. Provinsi yang sudah memutuskan menunda tatap muka adalah Banten, Jawa Tengah dan Bengkulu, jadi sudah ada beberapa provinsi lebih cepat ketimbang Pak Anies. Tapi okelah daripada memutuskan masuk 4 Januari besok, itu lebih berbahaya,” ungkapnya seperti dikutip dari dari CNNIndonesia, Jakarta, Minggu (3/1/2021).

Satriwan menilai, dengan kondisi kasus Covid-19 yang bahkan sempat mencetak rekor kasus harian melebihi delapan ribu, maka sudah sewajarnya rencana sekolah tatap muka itu ditunda dulu.

Sebab, menurut Satriwan, bila masih memutuskan untuk membuka sekolah tatap muka, maka pemda abai terhadap keselamatan peserta didik, guru dan juga orang tua peserta didik.

Di samping itu, Satriwan pun menyoroti langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang pada 20 November 2020 lalu mengeluarkan kebijakan perizinan sekolah tatap muka mulai Januari 2021.

Satriwan mendesak, sebaiknya Kemendikbud mencabut atau merevisi kebijakan tersebut. Sebab, Satriwan mengaku khawatir beberapa sekolah tetap membuka pembelajaran tatap muka pada Januari 2021, seperti sekolah di daerah Jawa Barat dan Sumatera Barat.

“Makanya kalau dari awal SKB tiga menteri tegas menunda tatap muka, maka daerah-daerah sudah jauh-jauh hari memutuskan menunda pembelajaran tatap muka. Jadi jangan didesak-desak dulu. Saya melihat di sinilah bentuk ketegasan pemda-pemda untuk menunda tatap muka,” ujarnya.

Kemudian, Satriawan pun mengaku pihaknya kerap mendapat keluhan dari orang tua hingga guru soal beban sekolah daring.

“November kemarin kami P2G melakukan survei di 100 Kota/Kabupaten di 29 Provinsi. Dan ternyata di daerah, maaf, seperti pelosok, salah satunya Kabupaten Pandeglang, Lampung Barat, kemudian di Kapuas, Itu guru-guru berharap masuk karena kesusahan kalau daring internetnya,” katanya.

Namun Satriwan kembali mengingatkan bahwa dampak pembukaan sekolah tatap muka akan lebih besar lagi.

Satriawan menilai pemerintah, dalam hal ini lintas kementerian perlu menambah fasilitas sekolah daring seperti gawai dan jaringan internet, sehingga pembelajaran dapat berlangsung sampai kasus Covid-19 di Indonesia benar-benar landai.