LP3ES Ungkap Empat Indikator Negara Otoriter Sudah Terasa di Indonesia

Pertama, menurut Wijayanto, diingkarinya aturan main demokrasi.

Direktur Media and Demokrasi LP3ES, Wijayanto. (Istimewa)

MONITOR, Jakarta – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyatakan Indonesia memang belum pada tahapan menjadi negara ototoriter secara penuh di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Direktur Media and Demokrasi LP3ES Wijayanto, mengungkapkan bahwa ciri-ciri praktik negara otoriter tersebut sudah mulai dapat ditemui dan dirasakan di Indonesia.

Wijayanto menyebutkan bahwa setidaknya ada empat indikator praktik negara otoriter yang dapat ditemui dan dirasakan saat ini.

Pertama, menurut Wijayanto, diingkarinya aturan main demokrasi dengan munculnya wacana dari pemerintah untuk membuat presiden dapat menjabat dalam tiga periode.

Kedua, lanjut Wijayanto, kelompok oposisi semakin lemah. Hal ini seiring masuknya dua rival Jokowi di Pilpres 2019 lalu, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, ke dalam struktur pemerintahan.

“Ketiga pembiaran terhadap kekerasan. Itu terjadi pada penolakan Omnibus Law dan juga penolakan revisi UU KPK,” ungkapnya saat membuka diskusi bertajuk ‘Reformasi Hukum & HAM vs Otoriterianisme: Pemikiran Muladi & Agenda 2021’ yang digelar LP3ES secara daring, Jakarta, Sabtu (2/1/2021).

Sementara indikator yang keempat, Wijayanto mengatakan, yakni adanya ancaman terhadap kebebasan sipil yang dapat dilihat dari teror terhadap para aktivis, mahasiswa dan insan pers yang sampai saat ini kasusnya belum juga tuntas.

Hal itu, menurut Wijayanto, terjadi ketika konsolidasi oligarki tidak diikuti dengan konsolidasi publik, sehingga para oligarch tidak memiliki penantang.

“Hal tersebut semakin nyata ketika kita berefleksi terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang keluar tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, mulai dari New Normal hingga Omnibus Law dan pemaksaan diselenggarakannya pemilu (kepala daerah),” katanya.

Wijayanto menilai, sudah saatnya pemerintah kembali mendengarkan suara rakyat. Pemimpin-pemimpin yang terpilih tidak seharusnya memunggungi demokrasi dan lebih mengutamakan aspirasi rakyat.

“Apalagi, aspirasi rakyat terutama dalam saluran digital, terhambat dengan adanya pasukan siber,” ujarnya.