PENDIDIKAN

Temuan FSGI: 45,27% Guru Tolak Sekolah Tatap Muka Januari 2021

MONITOR, Jakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melakukan survey singkat dengan menggunakan aplikasi google form terkait persepsi para guru atas rencana pemerintah membuka sekolah pada Januari 2021. Hasilnya, dari 6.513 responden guru, yang setuju sekolah tatap muka sebanyak 49,36% menyatakan setuju sekolah tatap muka di buka Januari 2021; namun sebenasr 45,27% tidak setuju dan yang menyatakan ragu-ragu sebesar 5,37%.

Adapun survei ini dilakukan pada 19-22 Desember 2020. Survei diikuti oleh 6.513 responden guru dari sejumlah provinsi, yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, D.I.Yogjakarta, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jambi, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat.

Guru yang mengajar pada jenjang SMP/sederajat sebanyak 44,52%, yang mengajar jenjang SD/sederajat sebanyak 25,32%; yang mengajar jenjang SMA 15,35% dan jenjang SMK 14,60%, sedangkan sisanya 0,21% mengajar di SLB (Sekolah Luar Biasa). Adapun wilayah kerja responden mayoritas berada di Pulau Jawa (63,7%), sedangkan di luar Jawa hanya 36,3%).

Jumlah responden yang menyatakan setuju sebanyak 3215 orang, adapun alasan yang dipilih responden yang setuju sekolah tatap muka dibuka Januari 2021, yaitu :
(1) Jenuh mengajar Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebanyak 22% ;
(2) Materi sulit/sangat sulit dan praktikum tidak bisa diberikan secara daring sebanyak 54% ;
(3) Sebagian siswa yang diajar tidak memiliki alat daring, sehingga tidak mengikuti PJJ sebanyak 9,3% ;
(4) Sinyal tidak stabil sehingga menjadi kendala PJJ sebanyak 5,8%
(5) Lainnya sebanyak 8,9% . Yang mengisi lainnya antara lain menyebutkan bahwa wilayah responden menjar merupakan wilayah kepulauan yang masuk zona hijau/kuning.

“Para guru merasakan bahwa peserta didiknya pasti mengalami kesulitan untuk mengerjakan matei pelajaran dengan tingkat kesulitan tinggi, karena materi seperti itu tidak optimal diberikan secara daring, tetapi harus melalui pembelajaran tatap muka, minimal seminggu sekali,” ujar Mansur, Wakil Sekjen FSGI.

Jumlah responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 2948 orang. Adapun alasan responden yang menyatakan tidak setuju sekolah tatap muka di buka pada Januari 2021, yaitu :
(1) Kasus covid 19 masih tinggi sebesar 40,70% ;
(2) Khawatir tertular covid 19 di sekolah sebesar 27,74%
(3) Sudah berusia di atas 50 tahun ditambah penyakit penyerta sebesar 10,44%
(4) Infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolahnya belum memadai sebesar 14,31 %
(5) Lainnya sebesar 6,8% , Jawaban lainnya diantaranya adalah belum ada sosialisasi protocol kesehatan dari pihak sekolah dan Tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga harus naik angkutan umum yang rentan tertular covid.

“Mayoritas responden memang menolak buka sekolah tatap muka karena masih tinggi kasus, pandemic belum dapat dikendalikan pemerintah, sehingga mereka sangat khawatir tertular covid 19, apalagi untuk guru-guru yang usianya sudah lebih dari 50 tahun dan disertai pula dengan penyakit penyerta seperti diabetes, jantung dan lain-lain,” pungkasnya.

Recent Posts

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

2 jam yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

9 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

14 jam yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

20 jam yang lalu

Eksploitasi Manusia dan Perbudakan Modern Makin Berkembang, Ketua Komisi HAM DPR Usul Revisi UU TPPO

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…

20 jam yang lalu

Pemerintah Imbau Masyarakat Lapor Jika Ada Penyimpangan Penyaluran KUR

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit…

21 jam yang lalu