Legislator PKS: Tahun 2020 Diwarnai Kegaduhan Menteri Jokowi

MONITOR, Jakarta – Tahun 2020 menyisakan banyak catatan merah, terutama bagi pemerintah. Anggota Komisi I DPR RUI Sukamta menyatakan, sepanjang tahun 2020, situasi politik negeri ini didominasi oleh kegaduhan.

Dimana, pada awal tahun 2020 lalu, Sukamta menilai banyak langkah pemerintah gagap menyikapi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi.

“Kegaduhan ini muncul diawali dengan pernyataan-pernyataan para menteri yang membantu Presiden seperti Menkes yang sempat terkesan menyepelekan ancaman Covid-19 saat awal pandemi dulu,” kata Sukamta, dalam sebuah talkshow yang diselengarakan oleh RRI, Jumat (1/1/2021).

Dalam ingatan Sukamta, Mendagri Tito Karnavian juga sempat melontarkan wacana Pilkada tak langsung yang dianggap seabagai kemunduran demokrasi dalam konteks Indonesia. Belum lagi, Menkumham Yasonna Laoly juga melontarkan pernyataan bahwa angka kriminalitas tinggi di daerah miskin yang seolah mendiskreditkan kalangan menengah ke bawah.

“Juga pernyataan Menteri Agama, yang misalkan ingin melakukan sertifikasi penceramah, larangan bagi ASN untuk memakai cadar atau bercelana cingkrang. Menkopolhukam juga beberapa kali melontarkan wacana yang membuat gaduh, misalkan soal Polisi Siber yang dikhawatirkan hanya akan memberangus kemerdekaan berpendapat bagi pihak yang mengkritik pemerintah,” terang Legislator dari Fraksi PKS ini.

Situasi pun semakin keruh, kata Sukamta, manakala Menhub pernah menganulir pernyataan Presiden Jokowi terkait larangan mudik dan pulang kampung. Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang dilarang mudik, sedangkan pulang kampung tidak dilarang. Menhub kemudian menegaskan bahwa mudik dan pulang kampung sama saja dilarang.

“Kita disuguhi tontonan komunikasi yang kurang kompak untuk level negara. Kegaduhan elit tersebut berimbas kepada kegaduhan di masyarakat,” tandas Doktor lulusan Inggris ini.

Di sisi lain, kata Sukamta, kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi. Uniknya, isu-isu yang sudah bertebaran dan membuat kegaduhan publik itu kemudian “diselesaikan” oleh seorang menteri yang terkesan mengerjakan banyak urusan.