Categories: POLITIK

Ketimbang PKS, Kader PAN dan Demokrat Dinilai Berpeluang Masuk Kabinet

MONITOR, Jakarta – Desakan perombakan kabinet Indonesia maju semakin kencang berhembus. Sebagian kalangan mengira, reshuffle skala besar sudah mendesak untuk segera dilakukan setelah dua menteri kabinet tertangkap KPK.

Aromanya pun semakin semerbak, setelah beredar sejumlah nama pengganti di media massa. Walikota Surabaya Tri Risma Maharini, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, Maman Imanul Haq, Ketum PAN Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut bakal meramaikan bursa calon menteri kabinet.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai, segala kemungkinan bisa saja terjadi tergantung tujuan yang akan dicapai pemerintahan Jokowi kedepan.

Menurut Fadhli, jika Presiden Jokowi hendak menjaga stabilitas nasional kedepan, reshuffle akan bersifat lebih pragmatis. Artinya, presiden akan lebih mengakomodasi kader partai ketimbang profesional. Termasuk menarik kader parpol oposisi.

“Kalau melihat target stabilitas, tidak menutup kemungkinan kader Parpol oposisi akan mengisi kursi menteri dalam reshuffle ini,” kata Fadhli, Sabtu (19/12/2020).

Analis politik asal UIN Jakarta itu berpendapat, ada sejumlah nama paling berpeluang masuk kabinet di antara kader parpol oposisi, bisa dari PAN atau Partai Demokrat.

Kedua parpol ini terbilang lebih memiliki peluang ketimbang PKS yang sejak awal menyatakan sikap tegas sebagai parpol oposisi.

“Tetapi lebih besar peluang kader PAN masuk kabinet. Aku pikir PAN lebih memiliki chemistry cukup baik tidak hanya dengan Presiden Jokowi tetapi juga dengan parpol koalisi pemerintah,” terangnya.

Fadhli mengatakan, untuk membangun kabinet yang nyaman, tentu saja presiden harus berdialog dan berkomunikasi dengan ketua umum parpol sebagai orang yang merekomendasikan calon menteri.

“Terkait itu juga PAN lebih berpeluang besar masuk kabinet ketimbang Partai Demokrat. Apalagi kader PAN sempat mengisi kabinet Jokowi pada periode pertama,” pungkasnya.

Recent Posts

Menag Tegaskan Kemenag Harus Jadi Mediator dan Civil Society

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama harus memainkan peran strategis…

13 menit yang lalu

IPW Nilai Perpol 10/2025 sebagai Langkah Berani Kapolri Hadapi Badai ‘VUCA’

MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai polemik hukum pasca-terbitnya Peraturan Polri (Perpol) Nomor…

3 jam yang lalu

Menag Ungkap Peran Penting Mediator Negara dan Umat

MONITOR, Tangerang - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa tanpa peran penyeimbang yang kuat, hubungan…

4 jam yang lalu

Analis Nilai Perkap 10/2025 terkait Penugasan Polri di Luar Struktur Masih Dalam Koridor Konstitusional

MONITOR, Jakarta - Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyatakan bahwa Peraturan Kapolri Nomor…

6 jam yang lalu

Kementerian Agama Rumuskan Outlook Kehidupan Beragama 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mulai merumuskan arah kebijakan keagamaan 2026 melalui penyusunan Outlook Kehidupan…

8 jam yang lalu

UIN SMH Banten Jalin Kolaborasi dengan BDK Denpasar Perkuat Moderasi Beragama dan Ekoteologi

​MONITOR, Denpasar - Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten memperluas jejaring…

9 jam yang lalu