MONITOR, Jakarta – Desakan perombakan kabinet Indonesia maju semakin kencang berhembus. Sebagian kalangan mengira, reshuffle skala besar sudah mendesak untuk segera dilakukan setelah dua menteri kabinet tertangkap KPK.
Aromanya pun semakin semerbak, setelah beredar sejumlah nama pengganti di media massa. Walikota Surabaya Tri Risma Maharini, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, Maman Imanul Haq, Ketum PAN Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut bakal meramaikan bursa calon menteri kabinet.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai, segala kemungkinan bisa saja terjadi tergantung tujuan yang akan dicapai pemerintahan Jokowi kedepan.
Menurut Fadhli, jika Presiden Jokowi hendak menjaga stabilitas nasional kedepan, reshuffle akan bersifat lebih pragmatis. Artinya, presiden akan lebih mengakomodasi kader partai ketimbang profesional. Termasuk menarik kader parpol oposisi.
“Kalau melihat target stabilitas, tidak menutup kemungkinan kader Parpol oposisi akan mengisi kursi menteri dalam reshuffle ini,” kata Fadhli, Sabtu (19/12/2020).
Analis politik asal UIN Jakarta itu berpendapat, ada sejumlah nama paling berpeluang masuk kabinet di antara kader parpol oposisi, bisa dari PAN atau Partai Demokrat.
Kedua parpol ini terbilang lebih memiliki peluang ketimbang PKS yang sejak awal menyatakan sikap tegas sebagai parpol oposisi.
“Tetapi lebih besar peluang kader PAN masuk kabinet. Aku pikir PAN lebih memiliki chemistry cukup baik tidak hanya dengan Presiden Jokowi tetapi juga dengan parpol koalisi pemerintah,” terangnya.
Fadhli mengatakan, untuk membangun kabinet yang nyaman, tentu saja presiden harus berdialog dan berkomunikasi dengan ketua umum parpol sebagai orang yang merekomendasikan calon menteri.
“Terkait itu juga PAN lebih berpeluang besar masuk kabinet ketimbang Partai Demokrat. Apalagi kader PAN sempat mengisi kabinet Jokowi pada periode pertama,” pungkasnya.
