MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tewasnya enam Anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek.
Mardani mengungkapkan bahwa kasus penembakan yang mengakibatkan tewasnya enam Anggota FPI itu masih menjadi perdebatan yang menarik perhatian publik. Menurut Mardani, kasus yang berujung kematian itu merupakan peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan harus segera diselesaikan.
“Rekonstruksi kejadian penembakan antara Anggota Kepolisian dengan FPI yang dilakukan kepolisian bisa dianggap sebagai titik awal. Namun banyaknya perbedaan data dan informasi antara kedua belah pihak dikhawatirkan memecah-belah opini di masyarakat,” ungkapnya kepada MONITOR dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Sampai saat ini, Mardani menyampaikan, publik masih menunggu terbukanya fakta dan data yang benar-benar jelas dan terbuka dari hasil investigasi yang sejauh ini dilakukan kepolisian secara mandiri. Terlebih karena pihak kepolisian ikut terlibat dalam kasus penembakan tersebut.
“Untuk itu, sebaiknya pemerintah segera turun tangan agar masalah ini tidak semakin menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat. Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta penting untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Mardani mengatakan, keseriusan dan komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM dapat tercermin dari penanganan kasus ini. Menurut Mardani, sejumlah dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut perlu ditelisik lebih jauh untuk menghadirkan asas keadilan.
“Kenetralan TGPF yang terdiri dari pihak pemerintah dan melibatkan pihak eksternal akan memperkaya sumber data dan fakta dalam investigasi yang akan dilakukan. Mengingat, publik ingin melihat proses yang transparan dan akuntabel.
“Terakhir, di masa krisis pandemi seperti sekarang, masyarakat semakin jeli dalam melihat sikap pemerintah menyikapi persoalan yang terjadi. Transparansi dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum kasus ini menjadi contoh sejauh mana demokrasi di Indonesia dijalankan,” katanya.
