Pemerintah Pusat dorong Peningkatan Kontribusi Kelautan dan Perikanan Merauke

MONITOR, Merauke – Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) untuk menggali Potensi Ekspor Perikanan Kabupaten Merauke di Swiss-Belhotel Merauke, Papua pada Rabu (16/12/2020).

Acara secara resmi di buka oleh Bupati Merauke, Frederikus Gebze dan Sekertaris Badan BKIPM, Hari Haryadi bersama Kepala Karantina Ikan KKP, Nikmatul Rochmah.

Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof Rokhmin Dahuri yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa tujuan utama Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) menyelenggarakan focus group discussion (FGD) ini adalah bagaimana supaya sektor kelautan perikanan menjadi sektor unggulan yang mampu meningkatkan kontribusi signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah khususnya kabupaten Merauke.

“Oleh karena itu dalam pelaksanaan ini kita tidak hanya mengumpulkan stakeholder instansi pemerintah, tetapi juga para pengusaha mulai nelayan pembudidaya ikan, pengolah perikanannya juga trader atau instansi terkait diluar perikanan dan juga perbankan supaya bisa meningkatkan volume produksi baik dari perikanan tangkap maupun budidaya,” kata di sela-sela kegiatan.

Yang kedua, lanjut Guru Besar IPB tersebut pemerintah pusat juga menggenjot peningkatan produk olahan ikan sehingga potensi kelautan perikanan yang besar di Merauke dapat dimanfaatkan secara maksimal termasuk merumuskan dan mendorong agar transportasi laut dari Merauke dapat terhubung langsung ke tujuan ekspor.

“Nanti tidak hanya transportasi melalui Surabaya ke Jakarta muter-muter dulu gitu tapi bisa langsung ke negara tujuan ekspornya misalkan ke Jepang, Korea, Hongkong kan lebih dekat paling 2 jam dari sini. kalau kita ke Surabaya dulu minimal 4 jam kalau pakai pesawat. Kalau pakai kapal laut bisa 34 hari jadi biaya logistik bengkak. Dengan kecepatan transportasi dan seterusnya itu akan lebih lebih membuat produk perikanan dari Merauke itu berdaya saing,” jelasnya.

Rokhmin Dahuri yang juga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menerangkan bahwa Merauke merupakan wilayah strategis kerena terletak di jantung wilayah pengelolaan periknan (WPP). “Seperti kita tahu bahwa seluruh laut Indonesia itu cara pengelolaan dibagi menjadi 11 dan wilayah perikanan 718 yang terdiri dari laut Arafura dan sekitarnya itu memiliki potensi produksi perikanan paling besar di Indonesia yaitu sekitar 2,1 juta ton 2,6 ton per tahun,” terangnya.

“Untuk Merauke sendiri jatahnya itu sekitar 700.000 ton per tahun kita tuh baru memproduksi 50.000 ton. Jadi baru sekitar 16 persen yang artinya antara potensi yang tersedia itu masih sedikit sekali kita manfaatkan sehingga ruang untuk mengembangkan pembangunan dan bisnis serta investasi di bidang kelautan perikanan masih sangat sangat terbuka lebar, belum lagi produk pengolahan ikan,” tegasnya.

Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan itu menyebut bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serius mendorong dan membantu pemerintah kabupaten Merauke membangun sektor kelautan dan perikanan agar berkontribusi maksimal.

“KKP serius ya. Buktinya membangun yang namanya sentra kawasan kelautan perikanan terpadu dengan terbangunnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke yang bukan hanya untuk tempat labuh kapal tetapi kami membangun juga industri hulu dan hilir kemudian sarana produksi melaut pun disediakan disitu, jaringan akan suku cadang mesin kapal termasuk membangun pabrik es,” ungkapnya.

Selanjutnya, Rokhmin meminta semua pihak untuk bahu-membahu meyakinkan dan mengundang para industriawan atau investor. “Kalau semua dari dana pemerintah kan nggak mungki, tidak akan kompetitif. Jadi kita harus undang investor yang baik,” katanya.

Sementara itu untuk bantuan kepada nelayan, Kementerin kelautan dan perikanan (KKP) kita Rokhmin akan memberikan dukungan bantuan sesuai dengan kebutuhan, kapasitas dan kondisi di lapangan.

“Sekarang kalau kelompok nelayan yang memang cukup untuk kapal yang 5 gross ton ke bawah kita bantu itu dengan alat tangkapnya, yang penting kawasan perikanan punya target bahwa pendapatan nelayan minimal tuh harusnya minimal itu 40 juta per orang per bulan,” katanya.