MONITOR, Jakarta – Desakan agar Presiden Jokowi segera merombak kabinet kerja jilid II semakin berhembus kencang. Sebagian kalangan menilai pasca diciduknya Edhy Prabowo dan Juliari Batubara menjadi momen tepat untuk mereshuffle kabinet.
Bukan hanya mengganti menteri yang tertangkap KPK, tetapi juga mereshuffle sejumlah menteri yang dinilai kurang bisa menerjemahkan visi misi presiden di periode kedua menjabat.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA), Fadhli Harahab, menilai reshuffle kabinet sudah mendesak, setidaknya karena beberapa alasan, diantaranya soal kinerja menteri yang dinilai buruk dan tersangkutnya menteri kabinet dalam pusaran korupsi.
“Kalau bicara urgensinya tentu reshuffle sudah sangat mendesak jika Pak Jokowi ingin bermanuver lebih kencang di sisa masa jabatannya,” ujar Fadhli, dalam keterangannya.
Menurut analis sosial politik asal UIN Jakarta itu ada beberapa skema yang kemungkinan bisa dilakukan Jokowi dalam mereshuffle kabinetnya. Mengganti, mencopot, merotasi dan mempertahankan.
“Ya kalau menterinya dinilai bagus ya dipertahankan, kalau tidak bagus dicopot, kalau tidak cocok kemungkinan masih bisa dirotasi. Tetapi yang dua menteri terjerat korupsi harus diganti,” terangnya.
