Sabtu, 25 September, 2021

Tragedi Tewasnya Laskar FPI Ancam Perpecahan, FSB Serukan Resolusi Nasional

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Forum Satu Bangsa (FSB), Hery Haryanto Azumi mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam atas terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat akibat insiden yang mengakibatkan tewasnya 6 anggota Laskar Pembela Islam yang sedang mengawal tokoh FPI Habib Rizieq Syihab (HRS) pada Senin, 7 Desember 2020 di Tol Cikampek KM 50.

Imbas dari peristiwa memilukan tersebut, saat ini masyarakat terbelah antara mendukung Polisi yang menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum dan masyarakat yang membela Laskar Pembela Islam yang gugur dalam menjalankan kewajiban melindungi pemimpin yang sangat dihormati di kalangan FPI.

“Forum Satu Bangsa menilai peristiwa tersebut sebagai tragedi yang semestinya tidak perlu terjadi (unnecessary) jika terjadi dialog/tabayyun dan kepatuhan terhadap hukum sejak awal. Buntunya komunikasi antara para pihak di Republik ini mengakibatkan risiko benturan yang berujung kepada kekerasan fisik semakin semakin tinggi,” kata Hery dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (12/12/2020).

“Forum Satu Bangsa juga melihat bahwa terjadinya tragedi ini adalah alarm pengingat bagi memburuknya etika politik dan komitmen kebangsaan di kalangan warga bangsa dan disiplin aparat negara yang bertugas menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu,” jelasnya.

- Advertisement -

Hery menegaskan tragedi tersebut tidak boleh dijadikan dasar atau pembenaran bagi terjadinya pembalasan kekerasan berikutnya karena dapat membawa Negara ke tubir perpecahan yang sangat membahayakan. “Oleh karena itu, Forum Satu Bangsa menyampaikan Seruan Resolusi Nasional,” tegasnya.

Adapun seruan resolusi nasional tersebut antara lain: Pertama, Meminta kepada Presiden agar menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri agar tidak terjadi spiral kekerasan (spiral of violence) yang sangat merugikan Bangsa dan Negara. Energi dan fokus Bangsa harus diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang akan menghantarkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Presiden harus memimpin rakyat Indonesia menuju Indonesia Emas bersama-sama, jangan ada yang ditinggalkan,” ujarnya.

Kedua, Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik kepada pendukung pemerintah maupun oposisi. Para pelanggar Protokol Covid-19 yang terkait penyelenggara kerumunan juga harus diperlakukan sama. “Ini penting untuk menunjukkan keadaban publik dari para penegak hukum yang berdiri di atas semua rakyat dan golongan,” ungkap Mantan Ketua Umum PB PMII tersebut.

Ketiga, Meminta kepada Front Pembela Islam (FPI) dan semua ormas keagamaan lain dari semua penganut agama dan suku di Indonesia untuk memegang komitmen kebangsaan yang total sehingga tidak menjadi proxy dari kepentingan global yang ingin memecah-belah Indonesia dengan alasan apapun, suku maupun agama.

“Ormas keagamaan dan kesukuan apapun yang menyediakan diri sebagai proxy bagi perpecahan Indonesia harus ditindak tegas secara hukum yang berlaku di Indonesia,” jelas Hery.

Keempat, Mendorong agar aparat keamanan dan intelijen serta diplomasi menelisik ancaman bagi NKRI tidak hanya di hilir tetapi juga di hulu. Dimensi transnasional dari ancaman terhadap NKRI harus disikapi dengan menggelar operasi di luar negeri sehingga dapat dinetralisir sejak dari sumbernya.

“Ini akan meningkatkan marwah dan martabat aparat negara di mata rakyat dan kalangan internasional. Kombinasi operasi luar negeri dan dalam negeri ini akan memastikan bahwa tujuan nasional Bangsa Indonesia dapat tercapai,” tandasnya.

Kelima, Forum Satu Bangsa lanjut Hery mengajak seluruh elemen Bangsa yang telah berjuang mendirikan Negara dan mempertahankannya dari semua ancaman dan rongrongan untuk memperkuat konsensus nasional sebagai dasar menghadapi turbulensi dan disrupsi global.

“Turbulensi dan disrupsi global dapat memberikan peluang dan ancaman sekaligus bagi Indonesia,” pungkas Hery.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

TERPOPULER