Kementerian PUPR

Kementerian PUPR lakukan Tanggap Darurat Pascabencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur

MONITOR, Aceh – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  terus berupaya untuk membantu penanganan darurat bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur di Provinsi Aceh, selama masa penetapan tanggap darurat oleh Pemerintah Daerah 4-17 Desember hingga pascabencana. Bencana banjir terjadi pada Jumat (4/12/2020) lalu, disebabkan oleh luapan air Sungai Kerto, Aceh Utara akibat curah hujan yang sangat tinggi di hulu sungai.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan dalam masa tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur, yang paling penting untuk segera terpenuhi adalah ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi.

“Sekarang kami sedang kumpulkan data-data validnya untuk penanganan infrastruktur Sumber Daya Air, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat yang terdampak dan pengungsi, utamanya ketersediaan air bersih,” kata Wamen Wempi saat meninjau lokasi pengungsi di Kecamatan Syamtalira Atom, Aceh Utara, Selasa (8/12/2020).

Bantuan tanggap darurat secara bertahap disalurkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya berupa layanan air bersih dan sanitasi, termasuk fasilitas MCK darurat ke lokasi-lokasi pengungsian korban bencana gempa di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur diantaranya berupa 2 unit MTA berkapasitas 4000 liter, 10 unit Hidran Umum berkapasitas 2000 liter, dan 3 unit dump truck.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Wempi juga meninjau Bendung Krueng Pase di Kecamatan Meurah Mulia yang kondisinya rusak akibat banjir. Beberapa titik dinding bendungan longsor hingga menutup saluran irigasi bendung menuju lahan pertanian masyarakat.

“Untuk bendung ini, kami siapkan penanganan sementara, mungkin dibuatkan saluran air terlebih dahulu dengan karung pasir, sehingga air tetap mengalir ke pertanian dan tetap menghidupi perekonomian masyarakat. Sementara untuk penanganan permanen sebenarnya sudah dianggarkan BWS Sumatera 1 pada tahun 2021,” tutur Wamen Wempi.

Bendung Krueng Pase dibangun pada tahun 1940 dengan elevasi puncak 19,3 meter. Selama ini bendung yang airnya berasal dari membendung Sungai Krueng Pase tersebut telah dimanfaatkan masyarakat untuk penyediaan air irigasi seluas 8.922 hektare.

Recent Posts

Wamenag Sebut Masjid Fondasi Peradaban, Institusi yang Turut Jaga Keutuhan NKRI

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan peran penting masjid dalam sejarah…

46 menit yang lalu

Laut sebagai Penopang Utama Ketahanan Pangan Nasional

MONITOR - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, sekaligus Rektor Universitas UMMI…

2 jam yang lalu

KKP Imbau BUMN MIND ID Serahkan Laporan Tahunan Tepat Waktu

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen…

2 jam yang lalu

DPR Setujui Usulan Anggaran Tambahan Kementerian Agama

MONITOR, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian…

4 jam yang lalu

DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Pemda Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta, Jangan Gali Lubang Tutup Lubang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberi perhatian serius terhadap…

13 jam yang lalu

Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah, Puan Minta Pemerintah Mitigasi dan Sigap Tangani Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di…

15 jam yang lalu