Politikus PKS Minta Pemerintah Kembali Fokus Tangani Covid-19

MONITOR, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, meminta kepada pemerintah untuk kembali fokus dalam menangani krisis kesehatan dalam hal ini pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Mardani karena kasus positif Covid-19 bukannya berkurang tapi semakin hari justru semakin bertambah.

“Kita kembali mencatat rekor dengan penambahan 8.369 kasus positif  Covid-19. Sudah saatnya pemerintah kembali fokus menangani krisis kesehatan, bukan hanya urusan investasi. Masalah krisis ekonomi akan terus berlanjut apabila kita tidak menyentuh akarnya yaitu krisis kesehatan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Jakarta, Jumat (4/12/2020) malam.

Mardani menyampaikan, penanganan Covid-19 yang baik akan menumbuhkan tingkat sentimen konsumen untuk konsumsi. Dengan begitu, menurut Mardani, ekonomi nasional akan tumbuh dengan sendirinya.

“Lalu opsi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mungkin perlu dipertimbangkan bagi wilayah-wilayah yang kembali masuk ke zona merah,” ujar Anggota Komisi II DPR RI itu.

Di waktu yang sama, Mardani mengatakan, pemerintah juga perlu menjamin bantuan sosial terdistribusi dengan baik. Sudah memasuki bulan ke-9, data orang yang membutuhkan bantuan terintegrasi dan terkini secara riil merupakan suatu kewajiban.

“Kemudian pemerintah juga perlu merangkul berbagai tokoh baik nasional maupun lokal untuk terus mempromosikan protokol kesehatan 3 M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kita jadikan peristiwa ini sebagai upaya penyatuan nasional melawan musuh bersama, pandemi Covid-19,” katanya.

Dalam waktu dekat, Mardani menyampaikan, Indonesia akan menghadapi Pilkada 2020 dan libur panjang. Sehingga perlu disiapkan dengan baik, jumlah tes sampai pelacakan harus ditambah.

“Mengingat jumlah tes yang kita lakukan kerap kali tidak sesuai dengan standar WHO, 1/1.000 populasi per pekan atau 38.500 orang per hari,” ungkapnya.

Maka dari itu, Mardani menambahkan, Pemerintah Pusat perlu menekan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan tes secara masif. Karena banyak Pemda tidak memprioritaskan tes yang massif dan di bawah standar WHO.