MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra), Fadhli Harahab, meyakini Presiden Jokowi tak akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Sebab, Jokowi akan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggelar Pilkada Serentak 2020 yang ‘pungut-hitungnya’ akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi akan merombak kabinetnya setelah gelaran Pilkada berakhir, setidaknya setelah hasil pilkada diketahui publik berdasarkan hitungan pasti alias real count.
“Aku pikir akan ada kocok ulang (reshuffle) kabinet. Paling tidak, pak Jokowi punya kebutuhan untuk mengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri KP (Kelautan dan Perikanan) yang tersangkut kasus hukum di KPK,” kata Fadhli, Jumat (4/12/2020).
Namun begitu, Fadhli menilai, Presiden Jokowi nantinya tak hanya mencari pengganti Edhy. Ia memprediksi, orang nomor satu di Republik ini akan merombak sejumlah kabinet yang dianggap ‘gagal’ menjalankan visi misi Presiden. Terlebih, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat ‘berang’ dengan komunikasi para pembantunya dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
Selain itu, kata Fadhli, kebutuhan merombak kabinet juga bisa dilakukan Jokowi lantaran, secara politik jatah kursi menteri yang diberikan kepada Gerindra tak bisa berkurang. Analis Sosial Politik asal UIN Jakarta ini memprediksi, jika kursi Menteri KP tak lagi dijabat kader Gerindra, maka konsukuensi politiknya bisa mengorbankan pos menteri lain.
Di sini, menurut Fadhli, Jokowi dinilai akan mempertimbangkan kader Gerindra untuk ditempatkan di pos menteri lain. Yang jelas, Fadhli meyakini, Jokowi tak terlalu punya beban dalam merombak kabinetnya.
“Bisa jadi reshuffle kabinet nanti yang pertama dan terakhir di periode kedua beliau. Karena pak jokowi gak ingin pusing untuk urusan beginian lagi ke depannya. Beliau sepertinya ingin tancap gas, perbaiki kinerja pemerintah, khususnya dalam menghadapi covid-19 yang menguras energi bangsa,” ujarnya.
“Jadi ibarat sekali mendayung satu dua pulau terlampaui. Cari pengganti Edhy sekaligus merombak kabinet dalam waktu bersamaan,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, sinyal reshuffle kabinet juga sempat dilontarkan pihak istana dalam hal ini Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, merespon wacana pengganti Edhy yang mengundurkan diri sebagai Menteri KP karena tersandung kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Saat ini, belum ada menteri definitif untuk memimpin KKP.
Moeldoko juga tak menampik secara gamblang jika nantinya akan terjadi kocok ulang kabinet. “Jawabannya tunggu saatnya (reshuffle kabinet). Tunggu saatnya,” kata Moeldoko menjawab pertanyaan awak media. Dan Moeldoko pun membiarkan masyarakat berspekulasi mengenai hal tersebut.
