Kehadiran Sat BKO Teritorial untuk Bantu Atasi Berbagai Masalah di Daerah

“Tidak semua Prajurit TNI dapat menginjakkan kaki di tanah Papua Barat ini”

Personel Sat BKO Teritorial Gelombang IV TA 2020 di wilayah Kodam XVIII/Kasuari di aula kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BSDM) Provinsi Papua Barat, Anday, Manokwari, Papua Barat, Kamis (3/12/2020). (Pendam XVIII/Kasuari)

MONITOR, Manokwari – Panglima Kodam (Pangdam) XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, mengungkapkan bahwa tugas pokok personel Satuan Bawah Kendali Operasi (Sat BKO) Teritorial Gelombang IV TA 2020 di wilayah Kodam XVIII/Kasuari adalah melaksanakan tugas kewilayahan atau Pembinaan Teritorial (Binter) untuk membantu Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal itu disampaikan Cantiasa saat memberikan arahan dan pembekalan terhadap 359 personel Sat BKO Gelombang IV TA 2020 di aula kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BSDM) Provinsi Papua Barat, Anday, Manokwari, Papua Barat, Kamis (3/12/2020).

Menurut Cantiasa, hal itu sesuai dengan amanat UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 dalam hal pelaksanaan tugas-tugas selain perang atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dan Pemda untuk mengatasi berbagai permasalahan di daerah khususnya kesejahteraan dan keamanan.

Kehadiran personel Sat BKO Teritorial itu, lanjut Cantiasa, merupakan kelanjutan dari kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tentang percepatan pembangunan Kodam XVIII/Kasuari yang dilatarbelakangi terbatasnya personel dan Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) Kodim dan Koramil di wilayah Papua Barat dihadapkan pada kondisi wilayah yang sangat luas dan situasi keamanan yang masih rawan.

“Sehubungan dengan itu, dipandang perlu adanya pengembangan Satkowil berupa Kodim dan Koramil persiapan di beberapa Kabupaten baru sebagai cikal bakal Kodim dan Koramil organik di jajaran Kodam XVIII/Kasuari,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Cantiasa mengatakan, secara khusus, tugas pokok Koramil persiapan antara lain melaksanakan koordinasi dengan Pemda untuk penyiapan lahan dalam rangka pembangunan Koramil baru, koordinasi dengan kepala suku atau tokoh adat setempat tentang rekrutmen Prajurit putra daerah dan melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dan wawasan kebangsaan dengan elemen masyarakat, menjaga stabilitas keamanan wilayah binaan dan membantu Pemda memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan pendukung guna memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat serta aktif mencari, memonitor dan melaporkan kemungkinan timbulnya ancaman, bencana alam, kerawanan dan kerusuhan sosial lainnya di wilayah binaan.

“Jadi Satuan Teritorial adalah ujung tombaknya Angkatan Darat dan hulunya adalah dengan Pembinaan Teritorial, yakni bagaimana membina masyarakat, dan ujungnya adalah Kemanunggalan TNI dengan rakyat,” katanya.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri Irdam, Kapok Sahli Pangdam, Danrem 181/PVT, Danrem 182/JO, serta para pejabat utama Kodam XVIII/Kasuari tersebut, Cantiasa juga berharap kepada para personel Satuan BKO Teritorial yang terdiri dari para Prajurit dari berbagai Kotama/Kodam jajaran TNI AD di seluruh wilayah Indonesia itu agar menyiapkan diri, baik fisik maupun mental untuk melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas serta meminta mereka untuk menghindari pelanggaran selama bertugas.

“Tugas dalam Satuan BKO Teritorial ini adalah merupakan tugas mulia sekaligus suatu kehormatan bagi kalian, karena tidak semua Prajurit TNI dapat menginjakkan kaki di tanah Papua Barat ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelum diberangkatkan ke tempat tugas masing-masing, para personel Satuan BKO Teritorial itu akan menjalani masa adaptasi penugasan yang diisi dengan pembekalan penugasan  selama tujuh hari yakni 3-9 Desember 2020 di aula kantor BPSDM Papua Barat.

Hal itu dengan tujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, dihadapkan pada perkembangan situasi dan kondisi nyata di daerah penugasan yang serba terbatas. Adapun sasarannya adalah membantu mengatasi berbagai masalah di daerah serta proses penyiapan Satuan Kodim organik.