MONITOR, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta ramai-ramai membantah data kenaikan mata anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) yang tersebar luas di media sosial (medsos).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengungkapkan bahwa data mata anggaran RKT yang tersebar tersebut adalah hoaks.
“Jangan termakan hoaks,” ungkap Politikus Partai Demokrat itu kepada MONITOR, Jakarta, Jumat (4/12/2020).
Senada dengan Mujiyono, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, menyebut bahwa nilai kenaikan tunjangan yang ada di dalam dokumen tersebut salah karena berbeda dengan dokumen yang aslinya.
“Banyak yang salah, enggak bener, sudah diedit itu,” ujarnya.
Sementara Andhyka, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyarankan kepada masyarakat bisa menanyakan langsung kepada Ketua Pansus RKT DPRD DKI Jakarta M. Taufik jika ingin mengetahui secara rinci angka usulan anggaran RKT tersebut.
“Intinya itu kertas kerja dan tidak gitu angka-angkanya,” katanya singkat.
Apa yang dikatakan Andhyka itu rupanya diamini oleh Solikhah, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Menurut Solikhah, jika ingin mengetahui data yang jelas dan benar sebaiknya ditanyakan langsung kepada M. Taufik yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
“Saya sarankan konfirmasi ke ketua atau anggota badan anggaran,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, Taufik juga membantah bahwa data yang tersebar di medsos tersebut adalah data yang salah.
“Enggak bener itu. Data salah,” ujarnya.
Seperti diketahui, saat ini penolakan masyarakat terhadap kenaikan tunjangan Anggota DPRD DKI Jakarta yang diusulkan melalui RKT itu semakin masif. Bentuk penolakan tesebut salah satunya ditandai dengan munculnya petisi penolakan di laman Change.org dengan judul ‘gaji DPRD DKI Jakarta Naik masa kita diam aja’.
 yang tersebar luas di medsos.){kind=link}