Ini Tanggapan Kemlu Soal Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat

MONITOR, Jakarta – Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Teuku Faizasyah, mengungkapkan bahwa Benny Wenda dan kelompoknya yakni Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) tidak memiliki landasan atau legitimasi apapun untuk mendeklarasikan Kemerdekaan Papua Barat.

Oleh karena itu, Faizasyah pun membantah langkah Wenda dan ULMWP yang membentuk pemerintahan sementara di Papua Barat tersebut.

“Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?,” ungkapnya seperti dikutip dari ABC Indonesia, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Faizasyah menegaskan bahwa proses pengembalian Papua dari Belanda ke pangkuan ibu pertiwi saja melibatkan pihak ketiga, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB,” ujarnya.

Di sisi lain, Dosen Sejarah dan Politik Universitas Melbourne Australia Richard Chauvel, mengatakan bahwa sebenarnya fenomena kemerdekaan Papua sudah pernah terjadi pada Oktober 2011 lalu.

“Pada Kongres Rakyat Papua ke-3, terjadi proklamasi Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, dengan Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagai PM,” katanya.

“Pertemuan itu dibubarkan dengan kekerasan, beberapa orang tewas, banyak yang ditahan dan Forkorus dihukum karena pemberontakan. Setidaknya Benny Wenda aman di Oxford atau Vanuatu,” ungkap Richard menambahkan.

Seperti diketahui, Benny Wenda dan ULMWP mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat. ULMWP sendiri menunjuk ketuanya yakni Benny Wenda sebagai Presiden Sementara Republik Papua Barat.

Mereka juga mengklaim bahwa telah menyusun konstitusi sementara untuk menjalankan pemerintahannya.