Jelang HUT OPM, Warga Wamena Bakar Bendera Bintang Kejora

“Rakyat Papua tak butuh referendum, karena rakyat sudah merdeka dalam Indonesia“

Warga Wamena, Papua, membakar Bendera Bintang Kejora OPM dan KNPB di depan Kantor Bupati Jayawijaya, Minggu (29/11/2020). (Puspen TNI)

MONITOR, Jakarta – Ratusan warga di Wamena, Papua, Minggu (29/11/2020), melakukan aksi pembakaran Bendera Bintang Kejora sebagai aksi penolakan terhadap wacana referendum yang akan dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah organisasi yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Koordinator aksi, Salmon Walilo, dalam orasinya di depan kantor Bupati Jayawijaya mengungkapkan bahwa tidak ada referendum bagi Papua, karena Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.

“Rakyat Papua tak butuh referendum, karena rakyat sudah merdeka dalam Indonesia,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Jakarta, Senin (30/11/2020).

Sementara itu, warga lain yakni Alex Logo, dalam orasinya mengatakan bahwa peristiwa kerusuhan yang kerap terjadi di Papua, terjadi lebih banyak karena ulah KNPB sendiri.

“Hari ini saya sebagai orang adat menolak keberadaan KNPB yang ada di Papua, khususnya di Jayawijaya dan wilayah pegunungan tengah Papua. Saya tolak KNPB, mereka organisasi tak jelas yang hanya menciptakan keresahaan di Papua,” katanya.

Selanjutnya, Alex bersama Barisan Merah Putih serta semua warga Papua akan terus mengawasi aktivitas KNPB khususnya di wilayah Pegunungan Jayawijaya.

“Kami akan monitor setiap kegiatan mereka, kalau perlu kami akan tindak tegas mereka,” katanya.

Setelah itu, massa kemudian melakukan aksi pembakaran terhadap Bendera Bintang Kejora dan KNPB. Namun tidak berapa lama kemudian aksi itu dibubarkan oleh polisi.

Sekadar informasi, OPM dan kelompok sayapnya selalu memunculkan isu referendum untuk Papua agar bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu referendum tersebut biasanya dimunculkan oleh OPM dan kelompok sayapnya menjelang atau tepat pada 1 Desember. Sebab, OPM mengklaim bahwa 1 Desember menjadi hari lahir organisasi separatis tersebut.