POLITIK

Bursa Calon Kapolri Memanas, Ruhut: Hormati Hak Prerogatif Presiden

MONITOR, Jakarta – Bursa calon pengganti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis semakin panas jelang mantan Kabareskrim itu memasuki masa pensiun pada Januari 2021 mendatang. Setidaknya, saat ini ada 11 nama Komjen dan 3 Irjen yang siap bersaing dan menjadi kandidat calon Kapolri pengganti Idham Azis.

Terkait sosok Kapolri pengganti Idham Aziz, Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul meminta agar semua pihak bersabar menanti setiap prosesnya.

Ia pun meminta segenap elemen menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo, selaku Kepala Negara, dan menyerahkan semua keputusan kepadanya.

“Siapa Kapolri berikutnya? mohon Kita semua bersabar dan serahkan kepada Bapak Joko Widodo Presiden RI,” kata Ruhut turut berkomentar, Selasa (24/11).

“Mari kita hormati hak prerogatif Presiden, jadi percayakan putusan yang arif dan bijaksana dari Kepala Negara RI,” serunya.

Recent Posts

Dukung Ketahanan Air dan Pangan, Kementerian PU Perkuat Infrastruktur Sumber Daya Air di Kalbar

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat program dukungan ketahanan air dan pangan…

18 menit yang lalu

Diplomat Kemenlu Meninggal, DPR Singgung Peran Arya Bagi Diplomasi dan Advokasi Indonesia

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…

2 jam yang lalu

Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo Segmen Prambanan-Purwomartani Dipastikan Sesuai Rencana

MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…

2 jam yang lalu

JMTO Dorong Penguatan Peran Pengguna dan Awareness dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

MONITOR, Jakarta - PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang…

2 jam yang lalu

Diskon 20 Persen Berlaku Hari Ini, JTT Wujudkan Layanan Prima Jelang Akhir Libur Sekolah

MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola…

2 jam yang lalu

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

9 jam yang lalu